Ketika Imigran Memimpin, Pelajaran Politik Identitas dari New York ke Indonesia.

Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Walikota New York City menandai momen bersejarah. Seorang imigran kelahiran Uganda, Muslim, keturunan Asia Selatan, di usia 34 tahun, memimpin kota paling beragam di Amerika. Yang menarik, dia memenangkan kampanye justru dengan merayakan identitasnya sebagai imigran, bukan menyembunyikannya.

New York adalah kota imigran, dibangun oleh imigran, dan kini dipimpin oleh imigran, tegasnya dalam pidato kemenangan. Ini bukan sekadar retorika. Mamdani secara eksplisit menyebut pemilik toko Yaman, nenek nenek Meksiko, pengemudi taksi Senegal, komunitas imigran yang kerap diabaikan dalam narasi politik mainstream.

Politik identitas di Amerika memang masih bergaung kuat. Namun ada perbedaan mendasar, di sana politik identitas justru menjadi alat untuk merayakan keberagaman dan menuntut kesetaraan. Komunitas minoritas menggunakan identitas sebagai basis mobilisasi politik untuk melawan diskriminasi sistemik yang nyata.

Bandingkan dengan Indonesia, di mana politik identitas hadir dalam beragam wajah. Ada politik identitas Islam yang menguat sejak era Reformasi, terlihat dari mobilisasi massa 212, isu pemimpin non Muslim, hingga narasi Islam versus sekuler dalam kontestasi politik. Ada pula politik identitas berbasis suku dan lokalitas, di Papua dengan narasi orang asli Papua versus pendatang, di Kalimantan dengan sentimen Dayak versus Madura yang pernah memicu konflik berdarah, di Jakarta dan kota kota lainnya dengan sensitivitas isu politik identitas dalam setiap momen Pilkada.

Secara filosofis politik identitas sebenarnya netral, ia hanya alat. Pertanyaannya, untuk tujuan apa? Pemikir politik Nancy Fraser membedakan antara politik pengakuan dan politik redistribusi. Politik identitas sehat ketika ia menuntut pengakuan atas kelompok yang termarjinalkan sambil memperjuangkan keadilan ekonomi. Ia menjadi berbahaya ketika hanya berhenti pada simbolisme tanpa perubahan substantif, atau lebih buruk lagi, menjadi alat untuk menyingkirkan kelompok lain.

Realitas politik identitas di Indonesia memang kompleks dan tidak perlu dihindari pembahasannya. Sentimen Islam, suku, dan lokalitas adalah bagian dari dinamika sosial kita yang riil. Yang perlu dimaklumi adalah bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk mempertimbangkan identitas dalam pilihan politiknya. Ini adalah hak demokratis yang sah. Namun yang juga perlu disadari adalah konsekuensi moral dari pilihan tersebut, apakah pilihan kita mempersempit ruang keberagaman atau justru memperluas keadilan bagi semua.

Kasus Wali Kota New York yang baru Zahron Mamdani menunjukkan politik identitas yang emansipatoris, ia mengangkat komunitas imigran yang rentan, sambil membawa agenda konkret seperti pembekuan sewa, transportasi gratis, penitipan anak gratis. Identitas menjadi jembatan untuk solidaritas, bukan tembok eksklusivitas.

Di Indonesia, politik identitas memang realitas yang tidak bisa dihindari. Kita punya hak untuk memilih pemimpin yang seiman, sesuku, atau putra daerah. Itu sah sah saja dalam demokrasi. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting, setelah memilih berdasarkan identitas, apakah hidup kita jadi lebih baik. Apakah sawah petani jadi lebih subur karena bupatinya sesuku. Apakah ongkos hidup jadi lebih murah karena walikotanya seagama. Apakah anak kita dapat sekolah lebih baik karena gubernurnya putra daerah.

Politik identitas bukan soal benar atau salah. Ia tentang pilihan dan konsekuensinya. Kalau identitas hanya jadi alat elite untuk meraih kursi kekuasaan tanpa membawa perubahan nyata, maka kita yang rugi. Kalau identitas dipakai untuk menyingkirkan orang lain yang berbeda, padahal mereka juga punya hak yang sama, maka kita yang kehilangan potensi keberagaman.

Yang Indonesia butuhkan bukan pemimpin yang hanya pandai memainkan kartu identitas, tetapi pemimpin yang paham bahwa identitas itu harus diiringi kerja nyata. Seperti Mamdani yang tidak cuma bicara soal imigran, tapi langsung bawa solusi konkret untuk rakyatnya. Di situlah letak perbedaan antara politik identitas yang sehat dan yang manipulatif. Dan pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan politisi.

Penulis adalah pengajar di Fisip Universitas Muhammadiyah Kendari, pemerhati demokrasi dan politik lokal Sulawesi Tenggara.

Oleh. Andi Awaluddin Maruf