Dalam minggu terakhir di bulan Januari ini Presiden Jokowi lagilagi melakukan manuver politik yang membuat gaduh perpolitikan nasional menjelang pemilu capres dan wakilnya, bak tsunami politik dimana seharusnya presiden Jokowi menposisikan diri netral selaku presiden yang diatas segalanya beliau tidak boleh memihak salah satu paslon presiden pada kontestasi pemilu 14 februari depan.
Sikap tidak nertal presiden Jokowi, bagaikan sedang menggadaikan modal sosialnya, termasuk mengabaikan kewajiban netralitas mengingat posisi politiknya yang berada pada posisi “top on the top” di negeri ini. Di sisi lain presiden juga dengan sengaja mengabaikan etika politik publiknya sebagai obligasi atas kepercayaan rakyat padahal sebagai pemimpin pemerintahan yang harusnya mengayomi semua paslon peserta pemilu, perilaku abai presiden Jokowi ini tentu akan berujung pada ancaman keutuhan berbangsa dalam pemilu 2024.
Disisi lain pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu tonggak demokrasi yang penting bagi suatu negara, dimana pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk mewujudkan aspirasi demokrasi dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan oleh karena itu dalam pemilu sekarang ini akan menjadikan setiap warga negara menyalurkan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan partisipasinya supaya mendapatkan pemimpin yang sesuai pilihannya.
Pernyataan presiden akan melakukan kampanye dalam pemilu memiliki potensi yang akan mejadikan bangsah terbelah, preseden buruk ini akan menyeret keterbelahan dan berpotensi kegaduhan ditengah masyarakat bangsa, yang menurut analisis Bung Faisal Asegaf berpotensi akan terjadinya keos ditengah masyarakat, dan untuk menghindari halitu terjadi ,oleh Ibu Connie Rahakundini Bakry, bila presiden ikut kampanye dan memihak salah satu paslon presiden maka tindakan tidak netral tersebut sebaiknya bapak Presiden Jokowi mengundurkan diri saja karena bila hal ini terjadi perbuatan presiden jokowe sedang melakukan kejahatan politik dan layak di makzulkan untuk menjaga keutuhan NKRI.
Netralitas KPU dan berfungsinya control Bawaslu serta netralitas ASN dan apparat Keamanan sangat diharapkan berperan aktif mengingat sangat pentingnya dalam menjaga keutuhan berbangsa. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu yang demokratis dan adil akan memperkuat modal sosial dan persatuan bangsa. Hal lain pemilu juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa jika tidak diselenggarakan secara demokratis dan adil. Hal ini dapat terjadi jika presiden tidak menggadaikan modal sosialnya, kewajiban netralitas, dan etika politik publik dijaga untuk menyelenggarakan iklim pemilu yang kondusif.
Menggadaikan Modal Sosial
Modal sosial adalah aset yang terdiri dari hubungan, kepercayaan, dan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Modal sosial merupakan hal yang penting bagi keutuhan berbangsa karena dapat mendorong kerja sama, saling pengertian, dan toleransi.
Pemilu juga dapat menjadi ancaman bagi modal sosial jika presiden melakukan tindakan-tindakan yang memecah belah masyarakat. Misalnya, presiden mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif dengan menabrak aturan kampanye atau menyebarkan berita bohong (hoax) yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Menggadaikan Obigasi Netralitas
Obigasi netralitas adalah kewajiban bagi pejabat negara untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Obigasi netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inkonsistensi dapat menjadi ancaman bagi kewajiban netralitas pemilu jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon. Misalnya, presiden terlibat dalam kampanye salah satu paslon dan menggunakan fasilitas negara mendukung kepada salah satu calon atau menggunakan aparat keamanan untuk menekan masyarakat dan calon yang lain.
Menggadaikan Etika Politik Publik
Etika politik publik adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur perilaku para pemimpin dipemerintahan utamanya Presiden, Menteri, apparat keamanan dan ASN. Etika politik publik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses politik, mengingat penyelenggaraan pemilu yang melanggar aturang dapat menjadi ancaman bagi etika politik masyarakat apalagi jika presiden Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Misalnya, presiden menggunakan fasilitas negara yang bersumber dari uang negara untuk kepentingan kampanye atau mendukung salah satu paslon tertentu. korupsi.
Dampak Dari Penggadaian Ketiga Hal Diatas
Gadaian modal sosial, obigasi netralitas, dan etika politik masyarakat dapat berdampak negatif bagi keutuhan berbangsa. Dampak-dampak tersebut antara lain: Pertama; hal tersebut dapat meningkatkan polarisasi dan perpecahan masyarakat pada pemilu yang tidak demokratis dan tidak jurdil maka akan dapat meningkatkan polarisasi dan perpecahan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pemilu akan menjadi ajang bagi kelompok-kelompok yang berbeda untuk saling merusak karakter paslon, bersaing tidak sehat dan fitnah yang menjatuhkan para peserta kontestan.
Kedua; praktek diatas akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah an. Pemilu yang tidak demokratis dan jurdil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat akan menganggap bahwa ketidak netralan pemerintah, tidak jurdil dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat nakan akan memicu ketegangan baru yang menjurus pada perpecahan.
Ketiga; keikut sertaan presiden sebagai pemimpin masyarakat akan menimbulkan peningkatkan risiko konflik sosial. Pemilu yang tidak demokratis dan jurdil dapat meningkatkan risiko ketegangan di antara pendukung paslon presiden yang berpotensi konflik sosial. Situasi semacam ini dapat terjadi karena pemilu akan menjadi ajang konflik bagi kelompok-kelompok yang berbeda dukungan paslon untuk saling memperebutkan kekuasaan.
Oleh: DRLAKAI
