Rabiul Misa
Inflasi sering kali diperlakukan seperti api yang harus segera dipadamkan. Ketika harga beras, ikan, cabai, atau komoditas pangan lain naik, pemerintah bergerak melalui pasar murah, bantuan pangan, operasi pasar, atau distribusi komoditas dari daerah surplus. Langkah tersebut penting untuk meredam gejolak jangka pendek. Namun, jika persoalan yang sama terus berulang, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya apinya, melainkan kabel listriknya.
Sulawesi Tenggara sedang menghadapi persoalan semacam itu. Pada Agustus 2026, Sultra memang mengalami deflasi 0,31 persen secara bulanan karena turunnya sejumlah harga pangan, terutama tomat dan ikan layang. Namun secara tahunan inflasi masih mencapai 3,35 persen dan secara tahun kalender 4,02 persen. Artinya, penurunan harga bulanan belum otomatis berarti persoalan inflasi pangan telah selesai.
Di sinilah rencana pembangunan rice milling unit (RMU) modern terintegrasi di Kabupaten Kolaka menjadi lebih penting daripada sekadar proyek penggilingan padi. Pemkab Kolaka telah menyiapkan lahan empat hektare di Kecamatan Samaturu untuk mendukung pembangunan lumbung pangan dan RMU yang direncanakan terealisasi pada 2027. Fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar dengan kapasitas penggilingan 6–10 ton gabah per jam.
Kolaka memiliki basis produksi yang cukup besar. Kawasan LP2B tercatat sekitar 8.831 hektare, dengan potensi produktivitas gabah dan beras sekitar 16.625 ton per tahun dari dua kali panen. Persoalannya, sebagian gabah selama ini harus dibawa keluar daerah, termasuk ke Sidrap, Sulawesi Selatan, untuk diproses sebelum beras kembali masuk ke Kolaka.
Situasi tersebut menunjukkan paradoks sederhana: daerah memiliki sawah, petani, dan produksi, tetapi nilai tambah pascapanennya justru dinikmati di luar wilayah.
Lebih jauh, ini juga merupakan persoalan inflasi. Harga pangan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak komoditas yang diproduksi. Harga juga ditentukan oleh berapa besar biaya yang muncul setelah panen: transportasi, pengeringan, penggilingan, penyimpanan, kehilangan hasil, hingga distribusi ke konsumen.
Karena itu, strategi pengendalian inflasi Sultra perlu bergeser dari sekadar price intervention menuju supply-chain intervention. Pasar murah dapat menurunkan harga hari ini, tetapi infrastruktur pascapanen yang tepat dapat menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi pasar selama bertahun-tahun.
Data Bank Indonesia memperkuat urgensi pendekatan tersebut. Pada triwulan II 2026, inflasi Sultra mencapai 4,68 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 3,37 persen pada triwulan sebelumnya dan berada di atas sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu sumber tekanan utama dengan inflasi 5,88 persen dan andil 1,98 persen.
Masalahnya, tekanan pangan Sultra tidak selalu datang dari komoditas yang sama. Hari ini beras, besok ikan, kemudian cabai, bawang, atau komoditas lainnya. Karakter tersebut menunjukkan bahwa inflasi pangan daerah lebih tepat dibaca sebagai persoalan ekosistem pasokan daripada persoalan satu komoditas.
Maka RMU Kolaka seharusnya tidak berdiri sebagai fasilitas yang hanya menggiling gabah. Ia perlu didesain sebagai simpul ekosistem pangan: tempat pengeringan, penyimpanan, pengolahan, penyerapan hasil panen, hingga distribusi. Koneksinya dengan Bulog, pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan pasar konsumen harus dibangun sejak awal.
Ada tiga agenda yang menjadi penting.
Pertama, memperpendek rantai pasok. Semakin jauh gabah harus bergerak sebelum menjadi beras, semakin besar biaya logistik dan risiko kehilangan kualitas. Pengolahan dekat sentra produksi memungkinkan gabah diproses lebih cepat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas di luar Sultra.
Kedua, mengubah surplus produksi menjadi cadangan pangan daerah. Produksi besar tidak otomatis menjamin harga stabil apabila hasil panen tidak dapat disimpan. Ketika panen raya datang, harga gabah dapat tertekan. Sebaliknya, ketika pasokan menurun, harga beras dapat meningkat. Infrastruktur penyimpanan memungkinkan sebagian hasil panen ditahan dan dilepas kembali ketika pasar membutuhkan.
Ketiga, mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan kebijakan pertanian. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak seharusnya hanya aktif ketika harga sudah melonjak. TPID perlu bekerja lebih hulu: memetakan kalender tanam dan panen, menghitung kebutuhan konsumsi, mengidentifikasi kapasitas gudang dan penggilingan, serta memastikan konektivitas antarwilayah.
Dengan demikian, 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—tidak berhenti sebagai slogan. Keempatnya harus diterjemahkan menjadi infrastruktur, data, kontrak pasokan, dan mekanisme distribusi yang konkret.
Pendekatan tersebut juga penting karena kebutuhan pangan Sultra akan semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan berada pada kisaran 5,6–6,2 persen pada 2026. Peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk perkotaan, serta kebutuhan pangan untuk berbagai program pemerintah dapat meningkatkan permintaan. Jika kapasitas pasokan tidak tumbuh sejalan, pertumbuhan ekonomi justru dapat menciptakan tekanan harga baru.
Karena itu, pembangunan RMU Kolaka sebaiknya dilihat sebagai proof of concept bagi strategi pangan Sultra. Jika berhasil, pendekatan serupa dapat dikembangkan pada komoditas dan wilayah lain sesuai karakter produksinya.
Sultra tidak kekurangan potensi pangan. Tantangannya adalah memastikan produksi tersebut dapat bergerak dari sawah menuju meja makan dengan biaya serendah mungkin, kehilangan seminimal mungkin, dan nilai tambah sebanyak mungkin tinggal di daerah.
Pada akhirnya, pengendalian inflasi bukan semata-mata tentang bagaimana membuat harga murah. Yang lebih fundamental adalah bagaimana membuat sistem pangan menjadi efisien sehingga harga yang wajar dapat bertahan tanpa terus-menerus disubsidi oleh intervensi pemerintah.
Dari perspektif itu, empat hektare lahan di Kolaka mungkin terlihat sederhana. Namun jika dikelola sebagai simpul rantai pasok pangan, ia dapat menjadi bagian dari jawaban yang jauh lebih besar: membangun Sultra yang bukan hanya mampu memproduksi pangan, tetapi juga mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan menstabilkan harganya sendiri.
Itulah pengendalian inflasi yang bekerja dari hulu—bukan sekadar sibuk memadamkan api di hilir.
Profil Penulis:
Nama: Rabiul Misa
Profesi: Analis Yunior di Kantor Pusat Bank Indonesia
This website uses cookies.