Kita bisa berdiskusi debat dengan meluas tentang pemikiran kekuasaan dari penggagas terkenal Niccolo Machhiavelli dimana stereotipnyatag yang popular dikala saya masih mahasiswa ditahun 80an, “untuk mencapai kekuasaan tertinggi harus menggunakan segala cara” demikian kata teman (baru menamatkan baca buku) Sahabat dan saudara seperjuangan ketika di organisasi mahasiswa dahulu, kini belia udah menjadi pakar politik lokal di Sultra “Prof EKS” demikian beliau, sehat selalu salam.
Menginginkan kekuasaan dan merebut pimpinan partai politik dengan cara apa pun dapat memiliki beberapa bahaya dalam konteks demokrasi. Fenomena dari judul diatas sering terjadi di Indonesia dan barubaru ini menjelang Pelpres dan pilkada. Berikut ini adalah beberapa analisis mengenai bahaya-bahaya tersebut:
Jika seseorang merebut pucuk kekuasaan partai politik dengan cara yang tidak sah, seperti manipulasi suara atau pemilihan yang curang, mereka akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya dukungan publik dan merusak citra partai politik yang bersangkutan.
Pencapaian pimpinan partai politik melalui cara yang tidak demokratis, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan situasi tersebut mungkin merespons dengan protes, demonstrasi, atau bahkan kekerasan. Ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dapat merusak kehidupan demokrasi secara keseluruhan.
Merebut pucuk kekuasaan partai politik dengan cara yang tidak etis atau ilegal cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mereka dapat terlibat dalam tindakan korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merugikan negara secara keseluruhan.
Capaian kekuasaan dengan cara yang otoriter atau paksa dapat mengabaikan hak asasi manusia dan meredam oposisi politik. Hal ini dapat mengarah pada pembungkaman kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak sipil lainnya. Pemerintahan yang otoriter cenderung menekan kebebasan individu dan merampas hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh demokrasi.
Demokrasi membutuhkan partisipasi publik yang bebas dan adil, dengan persaingan politik yang sehat. Jika individu atau kelompok tertentu secara paksa atau tidak adil mengendalikan partai politik, maka proses demokrasi terganggu, dan perkembangannya menjadi terhambat.
Ada beberapa bahaya yang “mungkin” dapat timbul jika seseorang ingin berkuasa dan merebut pucuk kekuasaan partai politik dalam demokrasi:
- Akan Terjadi Pembelahan Politik: Ketika seseorang menggunakan berbagai cara untuk merebut kekuasaan politik, termasuk dengan memanipulasi isu-isu sensitif dan memecah belah masyarakat, dapat menghasilkan pembelahan sosial yang dalam. Strategi semacam itu sering kali memanfaatkan perbedaan ras, agama, suku, atau ideologi untuk menciptakan konflik di antara warga negara. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerusuhan, ketegangan antar kelompok, dan kehilangan rasa persatuan dalam masyarakat.
- Penurunan Kualitas Kepemimpinan: Jika seseorang merebut pucuk kekuasaan partai politik dengan cara yang tidak bermoral atau tidak demokratis, mereka mungkin tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola negara dengan baik. Ketidaksiapan dan ketidakmampuan dalam memimpin dapat menyebabkan kegagalan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kemunduran sosial, ekonomi, dan politik. Negara akan kesulitan dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
- Melemahkan Institusi Demokrasi: Dalam sebuah demokrasi yang berfungsi dengan baik, terdapat seperangkat institusi dan mekanisme yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, jika seseorang merebut pucuk kekuasaan partai politik dengan cara yang tidak demokratis, mereka mungkin akan mencoba melemahkan atau mengendalikan institusi-institusi tersebut untuk memperkuat posisi mereka sendiri. Hal ini dapat menghancurkan prinsip pemisahan kekuasaan dan mengurangi checks and balances dalam sistem demokrasi.
- Pengaruh Buruk pada Citra Internasional: Jika seorang pemimpin politik berhasil merebut kekuasaan partai dengan cara yang tidak sah atau otoriter, hal tersebut dapat menghasilkan reputasi negatif di tingkat internasional. Negara-negara lain mungkin melihat negara tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas regional. Hal ini dapat berdampak pada hubungan diplomatik, investasi asing, dan keikutsertaan dalam organisasi internasional.
- Menghambat Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara sering kali tergantung pada stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan yang baik. Jika seseorang merebut kekuasaan partai dengan cara yang tidak demokratis, mereka cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial lainnya yang penting untuk kemajuan negara.
Penting untuk diingat bahwa demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik memberikan kesempatan bagi partisipasi warga negara, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta akuntabilitas pemimpin politik. Mempertahankan prinsip-prinsip ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari bahaya yang dapat muncul jika seseorang mencoba merebut kekuasaan politik dengan cara yang tidak demokratis.
Oleh:drlakai
