Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang di bentuk untuk urusan penanganan pangan diseluruh negeri, kerena pangan merupakan hak dasar manusia yang paling azasi, maka untuk asas tersebut UU no 18 thn 2012 Tentang Pangan, mengamanatkan kepada BPN mendorong hadirnya negara ditengah tengah masyarakat, tampil dengan kebijakannya, supaya rumah tangga masyarakat berkehidupan yang cukup berdaulat dan mandiri atas pangan.
Amanat UU Pangan tersebut sudah seharusnya dimaknai oleh BPN sebagai wujud kerja untuk mendorong program kebijakannya koordinatif kearah kemandirian dan keamanan pangan bagi rumah tangga, agar berdaulat masyarakatnya supaya berkehidupan yang adil dan makmur.
Keberadaan Indonesia ditengah kancar pergumulan ekonomi yang mengalami disrupsi dan masifnya digitalisasi disegala sector kehidupan berbangsa dan bernegara maka dipandang perlu urusan perut harus mendapat sorotan yang penting guna menjaga ketertiban dan keamanan stabilitas negara, karena kerawanan pangan, kelaparan tidak dapat ditunda.
Kehadiran BPN sebaga Lembaga negara yang mengejawantahan UU pangan, maka sala satu poin pentingnya adalah menjaga keamanan pangan agar tetap terjaga kondisinya dimana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi untuk makanan yang cukup, aman, bernutrisi, dan memenuhi kebutuhan pangan mereka untuk hidup aktif dan sehat.
Ada bahaya yang mengancam dimasa depan generasi bangsa ini yaitu Stunting, dimana keadaan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar untuk usianya. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui, serta kekurangan akses terhadap nutrisi setelah lahir.
Peperang Rusia Vs Ukraina dimana pelabuhan Odesa sebagai pintu keluar pangan bijibijian mengalami dampak langsung perang tersebut, sehingga dapat mengakibatkan krisis global pangan seperti yang sedang berlangsung saat ini, sebagai dampaknya telah menimbulkan situasi yang menghambat perdagangan dunia terkait pangan bijibijian dan akibatnya suplay chain kebutuhan pangan seperti gandum dan bijibijian lainnya akan mengganggu perdagangan dunia termasuk di Indonesia.
Dampak nyata dari krisis global pangan adalah Harga pangan yang tinggi berefek kepada dalam negeri kita yang akan membuat banyak keluarga miskin, tidak dapat membeli makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan asupan gizi yang dapat meningkatkan risiko stunting. BPN perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong singkronisasi dan koordinasi antar kementerian dan BUMN terkait ketahanan pangan dan keamanan pangan bagi rumah tangga untuk mencegah stunting akut di tengah situasi krisis pangan global. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain:
Meningkatkan Produksi Pangan Lokal
BPN dapat meningkatkan produksi pangan lokal dengan mendorong kebijakannya kepada instansi terkait termasuk BUMN untuk melakukan koordinasi dan singkronisasi sebaga “HUB PANGAN” terkait produksi, jaringan distribusi, saprodi pertanian dan memberikan jalan kepada petani, seperti tepat sasaran distribusi benih, pupuk, dan alat-alat pertanian. BPN juga dapat mengembangkan program-program pertanian yang inovatif, seperti pertanian hidroponik dan pertanian organik dalam bentuk green house untuk berbagai jenis tanaman hortikultura.
Menstabilkan Harga Pangan
BPN dapat melibatkan, berbagai antar kementerian dan BUMN dalam menstabilkan harga pangan dengan melakukan koordinasi program, monitoring stock pangan atau intervensi pasar, seperti memberikan subsidi kepada petani produsen atau melakukan operasi pasar (OP) untuk stabilisasi harga pangan. BPN juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota, untuk mendorong daerah memiliki stok cadangan pangan daerah (CPD) dan pengelolaannya otonom pemerintah daerah, seperti yang dimiliki pemerintah Pusat yaitu Cadangan Baras Pemerintah (CBP) yang disimpan sebagai stok di BULOG. Selain itu pengembangan kerja sama mengembangkan pasar-pasar tradisional yang menjual pangan dengan harga yang terjangkau, sehat pangannya dan dapat di akses dengan mudah bagi masyarakat.
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pangan Bergizi
BPN dapat melakukan koordinasi dan mapping program antar kementerian dan BUMN dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang memiliki nutrisi seperti, Beras Fortifi, dengan harga terjangkau atau dapat memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin. BPN juga dapat membuat kebijakan koordinatif yang mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, seperti program pemberian makanan tambahan nutrisi (PMTN) dan program pendidikan gizi berbasis kurikulum sekolah.
Meningkatkan Edukasi Masyarakat Tentang Pentingnya Gizi
BPN dapat mengembangkan program koordinatif antar kementerian dan BUMN terkait peningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dengan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun melalui penyuluhan secara langsung. BPN juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program yang mensosialisasikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, seperti program sekolah sehat dan program posyandu.
Dengan ketahanan pangan yang handal dan meningkatnya keamanan pangan bagi rumah tangga, mengambil alih Koordinasi dan singkronisasi kebijakan di tingkat pusat beserta langkah-langkah tersebut, maka BPN dapat membantu mencegah stunting akut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta kebijakan Koordinasi dan singkronisasi Kegiatan yang mendorong keamanan pangan bagi rumah tangga, menjadikan BPN dapat mengkoordinasikan “HUB PANGAN” sebagai langka kuda BPN dalam mewujudkan kemandirian, keamanan dan menegakan kedaulatan pangan sesuai UU pangan sebagai pengejawantahan wujud kongkrit program nawacita presiden Jokowi diakhir masa jabatannya
Oleh: DRLAKAI
