KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), melakukan reses masa sidang II 2022-2023, di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Rabu (31/5/2023). AJP menyampaikan beberapa keluhan warga saat menyerap aspirasi di hadapan ratusan konstituennya. Salah satunya soal penerangan lampu di jalan lingkungan Kelurahan Tobuha.
Masyarakat meminta, melalui aspirasi Ketua Fraksi Partai Golkar itu supaya penerangan lampu bisa diadakan, mengingat jalan lingkungan di beberapa wilayah di Kelurahan Tobuha di malam hari gelap gulita.
Tak adanya penerangan lampu jalan, membuat masyarakat was-was untuk keluar di malam hari, dikarenakan takut menjadi korban kejahatan. Apalagi di Kota Kendari belakangan ini kerap terjadi pembegalan.
AJP pun lantas menyoroti program Kendari Terang yang digawangi Sulkarnain Kadir saat menjabat Wali Kota Kendari sisa periode 2017-2022. Katanya, dengan program itu, harusnya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan soal penerangan lampu jalan lingkungan.
Bahkan ia mempertanyakan mengenai program Kendari Terang apakah masih berjalan atau sudah mentah di akhir masa jabatan Wali Kota Kendari sebelumnya.
“Inimi yang saya bilang hampir tiap kesempatan saya pertanyakan dan Kota Kendari ini punya program Kendari terang, tapi ini tidak jalan, padahal semua jalan protokol sudah diganti lampu LED, dimana lampu merkurinya?” tanyanya.
“Kan ini bisa dimanfaatkan dibagikan ke tiap Kelurahan, tinggal di mana dipasang yang rawan, dan rangkanya itu sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan, kan ini mubazir namanya,” sambungnya.
Meski begitu, AJP akan berkonsultasi ke Pemerintah Kota Kendari mengenai permintaan masyarakat Kelurahan Tobuha dan beberapa daerah lainnya di Kota Kendari.
Selain itu, masyarakat juga meminta dibangun jalan setapak, paving blok dan meminta bantuan modal bagi UMKM serta kursi.
Menjawab permintaan masyarakat, AJP menuturkan, untuk paving blok dan jalan setapak bakal diusulkan pada saat pembahasan anggaran di DPRD Sultra.
Adapun eksekusinya, melihat porsi anggaran di APBD Perubahan 2023. Jika bisa terakomodir maka tahun ini juga akan dikerjakan.
“Insyaallah semua kita akomodir, tapi dilihat dulu porsi anggaran, kalau tidak tercover di tahun ini, penganggaran berikutnya sudah bisa kita eksekusi. Begitu pula bantuan UMKM saya akan usulkan ke dinas terkait. Untuk bantuan kursi saya langsung eksekusi tanpa menunggu APBD,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
