KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama nelayan se Kota Kendari mendatangi Gedung DPRD Kendari terkait penolakan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS). VMS merupakan sistem pemantauan kapal yang menggunakan satelit untuk melacak lokasi dan pergerakan kapal.
Ketua GMBI Sultra, Muh Ansar S SH mengungkapkan, GMBI Sultra pada kesempatan ini melakukan pendampingan kepada nelayan ke DPRD Kendari terkait penolakan VMS.
“Bentuk protes yang dilakukan nelayan ialah dengan mengosongkan Pelabuhan Perikanan Samudera dalam bentuk aktivitas berlayar,” katanya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Aspirasi DPRD Kendari, Senin (06/01/2025).
Sebagai tindak lanjut, pihak GMBI Sultra sebagai LSM yang mendampingi para nelayan melakukan koordinasi kepada DPRD Kendari selaku pemangku wilayah teritorial. Koordinasi dimaksudkan karena LSM GMBI Sultra takut akan ada gejolak terhadap nelayan.
“Sehingga kita selaku perpanjangan tangan dan penyambung lidah para nelayan mengawal aspirasi mereka ke DPRD Kendari dimana pada RDP kali ini juga dihadiri instansi terkait terutama dari PPS Kendari dan BPSDKP Kendari sehingga melahirkan solusi untuk semua,” jelasnya.
Kesepakatan pada RDP hari telah dituangkan ke dalam berita acara. Ia berharap, kedepan kepentingan masyarakat termasuk nelayan bisa terpenuhi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyimpulkan hasil RDP yakni menolak pemasangan alat VMS di kapal-kapal nelayan karena memberatkan nelayan yang ada d Kendari pada khususnya dan nelayan di Indonesia pada umumnya karena ini merupakan isu nasional.
“Jika pun alat VMS dipasang di kapal-kapal nelayan tetap digratiskan. Termasuk biaya airtime juga digratiskan,” katanya.
Selanjutnya DPRD Kendari meminta untuk segera diterbitkannya Surat Laik Operasi (SLO) tanpa ada alasan mekanisme maupun regulasi atau tanpa syarat atas nama lembaga DPR karena ini menyangkut kepentingan umum. Sambil menunggu keputusan selanjutnya.
“Kita pun harap rekan-rekan PSDKP untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perikanan menyampaikan persoalan ini karena alat VMS menimbulkan gejolak di nelayan. Mengingat masalah tersebut merupakan atensi pusat,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
