Saksi terdakwa, mantan PlH Kepala DPMPTSP Sultra, Joni Fajar. Foto: istimewa.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – JPU Abdul Salam menanggapi kesaksian mantan PlH Kepala DPMPTSP Sultra, Joni Fahar, pada sidang dugaan fitnah dan laporan palsu Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) di PN Kendari, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesaksian Joni Fajar sebelumnya, menyebutkan bahwa adanya persoalan administrasi penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan IUP OP PT Citra Sillika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.
Persoalan tersebut timbul, setelah Pemda Kolaka Utara (Kolut) menyurati DPMPTSP Sultra soal koreksi luasan IUP OP PT CSM. Surat tersebut kemudian ditembuskan ke Dinas ESDM Sultra.
Dari hasil pertemuan antar dua instansi tersebut, DPMPTSP Sultra memutuskan untuk meminta pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sultra.
Setelah dilakukan penelitian terhadap IUP OP PT CSM, menurut kesaksian Joni Fajar, terdapat cacat prosedural penerbitan IUP OP PT CSM.
Abdul Salam menanggapi, bahwa benar ada pendapat hukum dari JPN mengenai proses administrasi penerbitan IUP OP PT CSM. Namun, apakah pendapat hukum itu bisa dijalankan, kata dia, tidak mutlak harus diikuti.
Sebab, pendapat hukum tersebut tidak bersifat eksekutorial. Beda dengan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sifatnya mesti dijalankan eksekusinya.
“Bukan suatu keharusan, namanya LO, bisa dijalankan, bisa juga tidak. Kalau putusan pengadilan itu punya nilai eksekutorial yang wajib dipatuhi, kalau ini hanya sifatnya pendapat,” ucapnya.
Kemudian lanjut dia, Dinas ESDM Sultra dan DPMPTSP Sultra tidak punya kewenangan lagi untuk mengkoreksi sebagaimana dari pendapat JPN. Pasalnya, kewenangan itu ada pada pusat, yang berhak untuk menilai layak atau tidak.
“Harusnya PT GAN keberatan kepada yang memiliki kewenangan, yakni kementerian karena sudah kewenangan pusat saat itu. Bupati pun tidak bisa lagi mengatakan itu sah atau tidak, karena bukan kewenangan dia lagi,” katanya.
Abdul Salam menegaskan, bahwa pendapat hukum JPN tersebut sudah ditelaah Satgas Percepatan Investasi yang didalamnya ada empat instansi, yakni Kementerian Investasi/ BKPM, Kejagung, Polri, dan Kementerian ESDM. Di mana, peran Satgas Percepatan Investasi bertugas untuk menyelesaikan konflik pertambangan, termaksud sengketa PT CSM dan PT GAN.
Berdasarkan risalah rapat empat instansi tersebut, Satgas Percepatan Investasi merekomendasikan bahwa PT CSM pihak yang berhak atas pengelolaan wilayah IUP yang berlokasi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sultra seluas 475 Ha yang dipersengketakan antara PT CSM dan PT GAN, dan menegaskan bahwa IUP PT CSM dengan luas 475 Ha yang tercatat pada sistem MODI dan MOMI.
“Diperkuat Satgas bahwa yang memiliki hak untuk melakukan aktivitas itu PT CSM,” imbuhnya.
Menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya sudah selesai di PTUN Kendari setelah PT CSM memenangi gugatan pada 2019, dan putusan itu baru bisa dibatalkan jika ada putusan yang lebih tinggi di atasnya.
Sementara Pemda Kolut yang saat itu sebagai tergugat, menyatakan mundur dari upaya kasasi di PTUN Makassar. Dasar putusan itulah yang kemudian dipakai PT CSM untuk mengajukan pengaktifan serta penerbitan IUP OP ke DPMPTSP Sultra di tahun 2020.
“Putusan itu sudah dinyatakan inkrah, dan itulah yang dieksekusi oleh PTSP yang waktu itu masih menjadi kewenangan mereka,” tukasnya. (cds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
This website uses cookies.