Siska Karina Jawab Fraksi DPRD, PAD hingga Pelayanan Publik Disorot

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Siska dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026, Senin (14/09/2026).

Siska mengatakan, Pemkot Kendari sependapat dengan pandangan seluruh fraksi bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh optimalisasi seluruh potensi pendapatan, baik yang bersumber dari PAD maupun pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu hal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Siska.

Ia menjelaskan sejumlah langkah strategis terus dilakukan untuk meningkatkan PAD. Di antaranya intensifikasi dan pemutakhiran data wajib pajak serta wajib retribusi.

Pemkot Kendari juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Namun, Siska menekankan peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target angka.

“Ini juga harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan setiap target pendapatan harus didukung perhitungan yang realistis serta strategi pencapaian yang jelas agar dapat direalisasikan secara optimal.

Menanggapi pandangan fraksi terkait kondisi fiskal dan kebijakan belanja daerah, Siska mengakui terdapat tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk perubahan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Pemkot Kendari untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Siska menegaskan, penyesuaian kebijakan anggaran harus tetap diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

“Yang kita kejar bukan hanya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga kinerja, manfaat, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi mengenai pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Siska menyatakan Pemkot Kendari sependapat bahwa infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta sarana pendukung pelayanan masyarakat akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan skala prioritas.

Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkot Kendari memastikan kedua bidang tersebut tetap menjadi prioritas pembangunan.

Di bidang pendidikan, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan mutu layanan serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan di sektor kesehatan, Pemkot Kendari melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Menurut Siska, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkot Kendari juga berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas pelaku UMKM.

Penanggulangan kemiskinan juga diarahkan tidak hanya melalui pemberian bantuan, tetapi melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri.

Siska juga merespons pandangan fraksi terkait transparansi pengelolaan APBD. Ia menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pemkot Kendari, kata dia, akan terus memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas,” katanya.

Siska menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas saran, masukan, dan pandangan fraksi yang disampaikan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

Pemkot Kendari pun berkomitmen terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapan kita, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kota Kendari serta mewujudkan kota yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan