KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sektor pariwisata hingga perhotelan bakal terkena dampak efisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Dalam instruksi tersebut menekankan pada efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang akan berdampak secara tidak langsung ke sektor pariwisata, perhotelan, penginapan hingga transportasi.
Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli Tombili mengakui, kebijakan efisiensi ini tentu akan berdampak pada pariwisata, walaupun dampak yang dirasakan secara tidak langsung.
“Karena perjalanan dinas dan juga kegiatan yang seremonial ini masuk dalam pemangkasan anggaran. Namun kita berharap anggaran yang ada bisa diarahkan ke arah yang produktif dalam mendukung sektor pariwisata,” katanya kemarin.
Belli menyampaikan dengan adanya kebijakan ini diharapkan ke
depannya dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Anggaran yang tersedia tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan menuju ke pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kepariwisataan misalnya ke Buton Utara dan Rawa Aopa Konawe Selatan.
“Tetapi kan kita sampai saat ini masih menunggu lagi kebijakan dari pusat,” terangnya.
Olehnya itu, upaya yang dilakukan Dispar yakni berkoordinasi dengan tim asistensi gubernur dan wagub terpilih untuk membahas serta mendorong sektor pariwisata, sehingga sektor ini ke depannya bisa lebih maju dan berkembang.
“Terlebih wakil gubernur, Hugua memiliki pengalaman dalam mendorong sektor pariwisata Wakatobi, harapannya ada langkah dan upaya strategis dalam mendorong pariwisata di Sultra,” katanya.
Selain itu diperlukan koordinasi serta menjalin kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal mendukung peningkatan sektor pariwisata.
Upaya lainnya juga adalah pentingnya promosi masif melalui berbagai platform digital agar pariwisata Sultra tetap menjadi pilihan utama wisatawan. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
