KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hamiruddin mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mentri Dalam Negeri (Mendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra di salah hotel di Kendari, Kamis, (9/7/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Hamiruddin Udu meminta ke Mendagri, Tito Karnavian agar bupati yang berstatus petahana di pilkada tujuh kabupaten di Sultra, supaya tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19.
Hamiruddin Udu melihat rawan dan potensi memicu penyelewengan jabatan dan pelanggaran pilkada, khususnya dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Olehnya itu dengan tegas, Ketua Bawaslu Sultra meminta ke Tito Karnavian untuk mengganti bupati yang saat ini menjabat ketua GTPP Covid-19 ke pihak lain.
BACA JUGA :
- Rumah Makan Kampung Pantai Hangus di Lalap si Jago Merah
- Sekda Sultra Harap Pemda Optimalkan Layanan Kesehatan JKN
- Sekda Sultra Sebut Pedagang Eks MTQ Bakal Dialihkan ke Gedung PLUT KUMKM
“Ini khusus untuk mereka (Bupati) yang kembali bertarung di Pilkada serentak 2020, pasalnya Bansos rawan dipolitisasi. Makanya Kami minta penegasan posisi kepala daerah yang merupakan exofficio Ketua GTPP Covid-19. Supaya tidak bermasalah kedepan, dan kiranya didelegasikan ke pihak lain,” tegasnya.
Untuk diketahui, dari 17 kabupaten/kota di Sultra, hanya tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Tujuh kabupaten yang bakal menggelar Pilkada yakni Konawe Selatan (Konsel), Buton Utara (Butur), Konawe Utara (Konut), Muna, Konawe Kepulauan (Konkep), Kolaka Timur (Koltim), dan Wakatobi.
Seperti diketahui, bupati yang merangkap jabatan sebagai Ketua GTPP Covid-19 di daerahnya yakni Bupati Butur, Abu Hasan, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga,
Berikutnya Bupati Muna, Rusman Emba, Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah, Bupati Koltim, Amrullah, Bupati Konut, Ruksamin dan Bupati Wakatobi, Arhawi.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
