KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 mendapat persetujuan tujuh fraksi dewan Kota Kendari, serta meminta pemerintah mengoptimalkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Golkar yang diwakili Rusiawati Abunawas mengatakan, penyerapan PAD perlu dioptimalkan dengan melakukan inovasi dan komitmen serta harmonisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap pungutan baik pajak maupun retribusi bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
“Terhadap tiga badan usaha milik daerah yakni Perumda, Perumda Pasar dan Perumda Air Minum Kota Kendari hendaknya meningkatkan profesionalnya dalam melakukan optimalisasi terhadap PAD, badan pengawas pun perlu berperan aktif mengontrol manajemen Perumda,” ungkapnya di Rapat Paripurna Gedung DPRD Kendari, Sabtu (15/7/2023) malam.
Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perumda dan memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Apriliani Puspitawati dari PDI Perjuangan mengatakan, penganggaran harus efisien dan efektivitas dengan skala prioritas dan memperhatikan sumber-sumber besar penerimaan daerah.
“Kita pun meminta agar Pemkot Kendari melakukan penambahan dana pendidikan yang sasarannya berorientasi pada program wajib belajar bagi anak-anak putus sekolah,” katanya.
Melihat, semakin maraknya anak-anak jalanan yang berada di lampu merah, dimana perlu mendapat perhatian dan tanggungjawab moril bagi pihak eksekutif dan legislatif. Sejalan dengan itu, ia menambahkan, pentingnya peningkatan mutu pendidikan baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik, sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
Hal senada diungkapkan Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI), Hasbulah yakni optimalisasi PAD dengan memperhatikan kelompok miskin dan rentan miskin.
Gerindra diwakili Simon Mantong berharap adanya peningkatan kinerja bagi masing-masing SKPD teknis di tahun-tahun mendatang. Berharap adanya pembinaan secara langsung oleh Sekretaris Kendari maupun Pj Wali Kota khususnya.
Sementara Fraksi PKS melalui Riski Brilian Pagala meminta kepada Pemkot Kendari untuk memperhatikan jalan yang rusak seperti di jalan depan Asrama Haji untuk segera dilakukan perbaikan serta beberapa titik lokasi yang rawan banjir.
“Tidak itu saja, kita pun menghimbau agar penanganan sampah bisa lebih terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder, dengan begitu dapat membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah yang efektif,” terang dia
Begitupun Fraksi PAN melalui wakilnya Syaiful Usman yang menyoroti pengelolaan sampah serta penanganan bencana alam. Persetujuan laporan juga diungkapkan Fraksi Nasdem.
Sementara, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menerima usulan Anggota DPRD Kendari dari masing-masing fraksi. Optimalisasi anggaran daerah memang perlu dilaksanakan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu pengelolaan dilakukan secara efektif, efisien dan transparan. Terkait perbaikan jalan telah dianggarkan, berharap bisa segera dilaksanakan di tahun ini. Hanya saja kemarin terkendala proses pelelangan,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan
