Polda Sultra Gelar Rakor Penanganan Arus Mudik Lebaran
![Polda Sultra Gelar Rakor Penanganan Arus Mudik Lebaran](https://detiksultra.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG-20230413-WA0005.jpg)
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Polda Sultra menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Dinas Perhubungan dan BPBD Sultra di Aula Dachara, Kamis (13/4/2023).
Rakor yang dipimpin Wakapolda Sultra, Brigjen Pol. Dwi Iriyanto ini membahas penanganan arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 hijriah/2023 masehi dan pengendalian kenaikan harga bahan pokok.
Brigjen Pol. Dwi Iriyanto mengatakan, rakor lintas sektoral ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi semua stakholder, utamanya dalam penanganan arus mudik. Mulai dari pengaturan arus lalu lintas yang efektif, terutama di jalur-jalur yang dikenal rawan macet saat arus mudik.
Pengaturan arus lalu lintas nantinya, memakai penerapan sistem contra flow (mengurai kemacetan) dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas, serta pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif.
Kemudian pihaknya membahas pemasangan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan berkendara, seperti perbaikan jalan yang rusak dan pemasangan penerangan jalan yang cukup di jalur-jalur yang rawan kecelakaan.
Selain itu, posko akan ditempatkan di setiap titik rawan yang juga dapat dijadikan tempat istirahat yang cukup dan aman bagi pengemudi untuk beristirahat selama perjalanan.
“Koordinasi yang baik antar instansi dapat membantu mengoptimalkan upaya keselamatan berkendara dan menangani situasi darurat dengan cepat dan efektif,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Sultra, memantau dan mengontrol kenaikan harga bahan pokok jelang lebaran dalam rangka upaya pengendalian harga.
Wakapolda Sultra yang baru dilantik itu menyarankan pemerintah, agar bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan tidak ada praktik yang tidak wajar.
“Spekulasi harga penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga,” tuturnya.
Selain itu, untuk menjaga stabilisasi pasokan, pemerintah diminta terus berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan ketersediaan dan distribusi yang cukup dari produsen ke konsumen.
“Langkah ini melibatkan pengawasan ketat terhadap rantai pasokan, termasuk produksi, distribusi, dan logistik, untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang atau penumpukan stok,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan