KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menyosialisasikan arahan Presiden RI terkait dengan visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup dalam arahannya meminta seluruh OPD di Kota Kendari untuk menyelaraskan program-program daerah dengan delapan misi asta cita dan 17 program prioritas pemerintah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang merata, memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan ketahanan pangan nasional dan energi, komitmen terhadap reformasi politik, penegakan hukum dan HAM, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta kesiapan daerah dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi bencana.
“Sebagai langkah konkret, hari ini mulai dilakukan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, SD 1 Kendari dan SMP 2 Kendari,” ungkapnya, Senin (18/11/2024).
Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Tidak hanya itu, Yusup juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk para RT dan RW se-Kota Kendari, mengenai pentingnya komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan publik yang optimal.
“Pemerintahan Kota Kendari harus terus berjalan dengan baik, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan target,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan disiplin kerja dan memperkuat sinergi antara RT, RW, lurah, dan camat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Gerakan karya bakti yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat diminta untuk digalakkan lebih intens, apalagi menjelang musim penghujan.
“Pelaksanaan Siskamling harus lebih ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan. Kita juga harus menjaga agar tidak ada provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tegas Kepala BPBD Sulawesi Tenggara ini.
Tidak lupa ia mengingatkan, menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang, diharapkan agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kendari bersikap netral.
“ASN harus menjaga integritas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Jika ada ASN yang terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Tak lupa, ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada dengan bijak. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
