kesbangpol sultra
Metro Kendari

Pj Gubernur Sultra Harap, Data Presisi Dapat Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto berharap, hadirnya Data Desa Presisi (DDP) dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sultra. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama DPRD, bupati dan wali kota se-Sultra, forkopimda tingkat satu dan dua serta akademisi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (29/9/2023).

Melalui DDP ini, ia menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan DDP yang telah dilakukan oleh Pemkab Kolaka Utara dalam percontohan di delapan desa di Kecamatan Wotunohu.

Kedepannya, Pemda se-Sultra bisa menghadirkan data akurat sebagai basis kebijakan pembangunan bagi Pemprov Sultra maupun pemerintah kabupaten/kota.

” Karena itu kita akan melanjutkan pendataan DPP di Kabupaten Kolaka Utara yang insyaallah tahun depan kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten/kota,” ungkap Andap Budhi Revianto.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia menjelaskan data presisi ini untuk menjadi pijakan pemerintahan daerah dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperjuangkan hal tersebut, Andap meminta DPRD Sultra agar berjuang bersama membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data presisi.

“DPRD Sultra, sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah Sulawesi Tenggara saya sangat berharap mulai hari Senin, 21 Oktober 2023 sudah dapat dikomunikasikan secara intensif ke badan legislasi DPRD Provinsi Sultra,” katanya.

“Sedangkan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo untuk membantu mengonstruksikan legal draftingnya,” tambah Andap.

Olehnya itu, ia menginstruksikan seluruh OPD untuk menyiapkan kebutuhan administrasi nota kesepahaman antara pemerintah dan DPRD Sultra dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Halu Oleo dan Kementerian dan Lembaga untuk meminta pendampingan. Kementerian atau lembaga terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta BRIN.

Selain itu dalam kesempatan tersebut juga, Andap menjelaskan penemu Data Desa Presisi (DPP) salah satunya merupakan putra asli Sultra yakni Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor, Dr. Sofyan Siaf.

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dr. Sofyan Siaf mengatakan, DDP ini merupakan data dasar untuk diorientasikam menjadi big data ke depan.

“Dalam DDP ini sebenarnya kami menjawab aspek dari kesra terdiri dari 200 parameter, ada sandang pangan, pendidikan dan kebudayaan dan sebagainya, kemudian akan dianalisis,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button