KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memaparkan terkait capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) selama tahun 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai momentum untuk merefleksikan capaian kinerja sekaligus pertanggungjawaban Pemprov Sultra kepada masyarakat.
“Rilis akhir tahun ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik sekaligus jadi momen yang tepat untuk mengukur capaian kinerja dan ungkapan rasa syukur atas semua yang telah berhasil dicapai,” kata Pj Gubernur saat membuka kegiatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Minggu (31/12/23).
Lanjutnya, dalam rilis akhir tahun difokuskan kepada hasil dari kebijakan dan langkah strategis terhadap pemenuhan 5 bidang kesejahteraan rakyat meliputi pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat.
Pertama, sandang, pangan, papan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Kelima, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
“Kelima hak konstitusional ini menjadi marwah dan arah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, anggaran, dan politik pengawasan,” ungkap Andap.
Selain itu, Pemprov bersama DPRD Sultra telah berhasil merumuskan 4 produk hukum yakni Perda APBD Perubahan TA 2023, Ranperda APBD TA 2024.
Kemudian Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Ranperda tentang sistem pemerintahan daerah Provinsi Sultra berbasis data desa/kelurahan presisi.
Selanjutnya, Pj Gubernur sampaikan implementasi Perda APBD Perubahan TA 2023 dengan fokus terhadap 5 bidang kesejahteraan rakyat.
“Alhamdulillah, kami telah menyalurkan hak-hak rakyat meliputi paket sembako, cadangan pangan beras, permakanan bagi ‘PMKS’ penyandang masalah kesejahteraan sosial,” terangnya.
Selanjutnya ada program bagi petani dalam bentuk penyaluran sarana produksi pangan dan bibit. Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) diproyeksikan selesai sebanyak 785 unit.
Pemprov Sultra juga telah menyalurkan berbagai dana dan sarana pendidikan meliputi beasiswa kepada 2.473 pelajar/mahasiswa, sarana laptop bagi guru, seragam bagi 1.712 siswa, peralatan laboratorium IPA di SMA 11 Kab/Kota, dan juga pembangunan maupun rehabilitasi bangunan sekolah.
Lalu, Andap juga telah berhasil memfasilitasi perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan Ditjen KI Kemenkumham dengan mendaftarkan 40 Kekayaan Intelektual Komunal budaya Tolaki.
Andap juga berupaya meningkatkan layanan puskesmas menuju BLUD, menyalurkan dental unit pada puskesmas di Mubar dan Kota Kendari, sumur bor pada puskesmas di Busel, dan operasionalkan cath lab (layanan kateterisasi) RS Jantung Oputa Yi Koo.
“Bagi para pekerja, kami menyalurkan juga dana stimulus untuk 4.235 pelaku UMKM, peralatan kewirausahaan,” katanya.
Lanjutnya, ia juga menyelenggarakan pameran bursa kerja sebanyak 1.257 lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Sultra, dimana 2 perusahaan menerima calon pekerja penyandang disabilitas.
Pemprov Sultra juga telah menyalurkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 47.993 masyarakat pekerja rentan. Lalu, penyaluran bantuan langsung tunai untuk 3.900 Lansia, dan penyaluran dana hibah rumah ibadah.
Dalam hal perlindungan hukum dan HAM, ia juga telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan 26 September 2019 dengan Ditjen Ham Kemenkumham.
“Kami juga telah membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Ham, serta Alhamdulillah terdapat 10 kabupaten kota di Sultra yang mendapat predikat peduli Ham,” tuturnya.
Pemprov Sultra juga telah bertransformasi dengan menerapkan administrasi persuratan berbasis elektronik dengan aplikasi Sisumaker.
Hal ini sebagai implementasi Perpres No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
” Kami telah mereplikasi sistem administrasi persuratan elektronik dari Kemenkumham. Hal ini semata-mata untuk membangun Sultra semakin baik dari waktu ke waktu,” paparnya.
Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemprov Sultra telah melakukan berbagai upaya dan berhasil menurunkan angka inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.
“Alhamdulillah, merujuk pada data BPS dalam 3 bulan terakhir, juga menunjukkan tren penurunan angka inflasi Sultra menjadi 2.87, lalu angka stunting, kemiskinan ekstrem, dan angka tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.
“Berbagai capaian kinerja juga berhasil kami raih, sebagai contoh yang terakhir yakni Sultra sebagai Provinsi terbaik tingkat nasional Bangga Berwisata di Indonesia dari Kemenkomarves,” tambahnya lagi.
Andap juga menyampaikan kepada seluruh Pejabat di lingkungan Pemprov Sultra agar pedomani 3 syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Sultra.
“Pertama, tegakkan aturan utamanya di jajaran birokrat. Kedua, kesadaran selaku pelayan publik yang memiliki disiplin dan tanggung jawab kepada tugas untuk melayani masyarakat. Ketiga, agar seluruh ASN sikapi pesta demokrasi tahun 2024 dengan netralitas,” pungkas Andap. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
