MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Rencana pendirian 10 gerai Indomaret di Muna Barat (Mubar) akhir-akhir ini menuai berbagai sorotan dan penolakan dari berbagai kalangan. Kemunculan Indomaret dinilai akan mematikan pelaku UMKM dan kebijakan ini tidak pro terhadap masyarakat.
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Mubar, Bahri, angkat bicara. Ia menegaskan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mubar belum menyetujui usulan pembangunan Indomaret di Lawa Raya dan Tiworo Raya. Sebab hingga saat ini belum mengantongi izin.
“Baru disposisi bupati untuk melakukan pengkajian dan komunikasi publik. Rencananya komunikasi publik akan dilaksanakan pertengahan Januari 2023 ini. Kita akan mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk mendengarkan pemaparan dari pihak Indomaret. Kalau masyarakat tetap menolak, kita tetap tolak dan tidak bisa dipaksakan,” jelasnya pada Jumat (6/1/2023).
Ia menegaskan, pembangunan ini merupakan permohonan dari pihak Indomaret. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemkab berkewajiban memfasilitasi setiap investasi yang akan masuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Namun, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini tidak serta-merta langsung menerima permohonan itu.
“Kita mau lihat dulu, apakah menguntungkan masyarakat atau tidak, jadi belum ada persetujuan,” terangnya.
Bahri menegaskan, jika nantinya masyarakat menyetujui pembangunan gerai Indomaret di Mubar maka deluruh pekerjanya harus penduduk Mubar, yang direkrut melalui Dinas Keternagakerjaan dan Transmigrasi.
Kemudian membuka dan menghidupkan UMKM di kalangan masyarakat serta produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan wajib mengisi Indomaret.
“Tidak ada sama sekali niatan saya atau pemerintah daerah untuk mematikan UMKM masyarakat,” tegasnya.
Bahri juga menyayangkan segelintir oknum-oknum di Bumi Laworoku yang mengaitkan apa yang dilakukan dengan isu politik.
Bahri mengaku, tidak menutup diri maupun alergi kritikan. Ia mempersilahkan bagi yang mau berdialog dengannya.
“Dimanapun, di Muna Barat, Kendari atau di Jakarta, saya siap ladeni. Nanti saya akan undang semua yang mengaku tokoh Mubar untuk hadir dalam konsultasi publik di Mubar. Jangan sampai tidak hadir,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Mubar, La Ode Hanafi mengaku, pihaknya tidak menutup pintu untuk setiap perusahaan yang ingin berinvestasi. Apalagi hal ini sesuai dengan misi presiden untuk tidak mempersulit masuknya arus investasi di daerah.
Ia justru mengapresiasi rencana sejumlah perusahaan modern yang mulai melirik Mubar sebagai wilayah untuk berinvestasi.
“Dengan banyaknya perusahaan yang masuk berinvestasi, termasuk Indomaret, harapan kita perekonomian masyarakat akan semakin meningkat dengan banyaknya dibuka lapangan pekerjaan,” terangnya.
Meski begitu, pihaknya membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada izin yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP terkait izin pendirian gerai Indomaret di Mubar.
“Belum ada izin. Sesuai arahan pimpinan, kita lakukan konsultasi publik dulu dalam waktu dekat ini,” tutupnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
