KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung reformasi birokrasi untuk mencapai good governance di wilayah Bumi Anoa. Kepala BKD Sultra, Zanuriah mengatakan, hal tersebut merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Reformasi ini sebagai upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang memiliki profesionalitas, berintegritas hingga meningkatkan produktif pegawai.
“Reformasi birokrasi ini lebih banyak manfaat positifnya karena untuk membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” katanya, Selasa (22/8/2023).
Lebih lanjut, dengan melihat manfaat positifnya maka pemerintah provinsi akan terus mendukung hal tersebut karena dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Kata Zanuriah, reformasi birokrasi ini sifatnya di daerah masih dalam tahapan sosialisasi karena program ini merupakan turunan dari pemerintah pusat.
Olehnya itu pihaknya terus mengimbau serta menyosialisasikan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di lingkup BKD hingga satuan pendidikan.
“Sosialisasi ini mulai dari tata kelola administrasinya, kalau di sekolah terkait gurunya, tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bahteramas hingga RSJ,” katanya.
“Sedangkan untuk di OPD baik provinsi maupun kabupaten kota kami panggil yang bagian kepegawaiannya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat terus mendorong tercapainya reformasi birokrasi di Indonesia termasuk di wilayah Sultra. Reformasi ini merupakan mesin pembangunan dan diperlukan beberapa upaya yakni perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, penerapan sistem merit, hingga peningkatan kapasitas SDM. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
