KENDARI, DETIKSULTRA.COM – BPJS Kesehatan cabang Kendari bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara terus memperkuat serta mengoptimalkan penerimaan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah dan upaya strategis BPJS Kesehatan bersama BPKP Sultra ini dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD).
Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Program JKN, serta menggalang dukungan yang lebih kuat dari pihak terkait.
Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Panut, menyampaikan dukungannya pada Program JKN. Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dan pemda.
Khususnya katanya, koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKAD) untuk memastikan optimalisasi iuran sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.
Pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 sudah sangat jelas di dalamnya.
“Namun BPJS Kesehatan harus tetap selalu melakukan koordinasi dengan pemda setempat khususnya dengan BKAD untuk komitmen optimalisasi Iuran Program JKN,” ungkap Panut, Rabu (17/4/2024)
Lanjutnya, pentingnya peran pemda dalam mendukung optimalisasi iuran Program JKN juga disorot dalam diskusi atau pertemuan tersebut.
Panut menjelaskan iuran wajib dari pemda, termasuk Iuran Wajib (IW) pemda sebesar 4%, Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sebesar 1%.
Selanjutnya ada iuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan oleh pemda serta iuran kepala desa dan perangkat desa (KP Desa).
Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan saran dan dukungannya terhadap keberlangsungan program JKN.
“Saya memberikan saran konstruktif kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan otomatisasi sistem antara BPJS Kesehatan dan Pemda,” katanya.
Dengan demikian, rekonsiliasi data dapat dilakukan secara lebih efisien melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Dengan mendapatkan dukungan kolaborasi di tingkat pusat dan berkomitmen untuk terus mendukung optimalisasi iuran program JKN dengan melakukan monitoring terhadap iuran yang telah terpotong oleh pemda,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, mengungkapkan apresiasinya kepada pemda yang telah memenuhi kewajiban menyetor iuran dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai.
Katanya, peningkatan efektivitas penerimaan iuran menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan Program JKN.
Rinaldi juga menambahkan jika dibandingkan biaya pelayanan kesehatan dengan jumlah iuran yang masuk pada semua segmen peserta program JKN di Wilayah kerja Kantor Cabang Kendari maka terlihat perbedaan.
Perbandingan tersebut terlihat dari jumlah biaya pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah iuran yang diterima.
“Biaya pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan dengan iuran yang diterima dari seluruh segmen peserta JKN di wilayah kerja Kantor Cabang Kendari, namun juga ada beberapa wilayah yang mengalami sebaliknya,” katanya.
“Sehingga prinsip gotong royong ini lah yang kami gunakan untuk keberlangsungan program ini,” tambah Rinaldi.
Olehnya itu, dalam harapannya, Rinaldi menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi yang baik antara Pemda, BPJS Kesehatan, dan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengawal implementasi Program JKN.
Ia berharap pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini yakni Koordinator Pengawas Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kepala Bidang PKP BPJS Kesehatan Cabang Baubau yang hadir secara daring. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
