KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Polemik antara buruh atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Kendari New Port Bungkutoko hingga saat ini masih berlangsung dan belum ada titik terang.
Kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di Kota Kendari, Sabtu (20/8/2022) kemarin, dalam lawatan kunjungan kerja (Kunker) diharap bisa memberikan titik terang.
Namun sayangnya, dua koperasi baik Tunas Bangsa Mandiri dan Korporasi Karyawan Karya Bahari tidak sempat bertatap muka serta mengutarakan aspirasi para buruh TKBM.
Melalui Kuasa Hukum Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, Masri Said mengatakan, meski tak sempat bertemu, namun dia berharap keluhan aspirasi dan keinginan para buruh dan pengelola TKBM Bungkutoko bisa diatensi. Sebab, ini berkaitan soal kemaslahatan bersama.
“Kami berharap besar, kunjungan Menhub di Kendari dapat membawa angin segar, khususnya dalam upaya penuntasan penataan TKBM di Kendari,” ujar dia, Minggu (21/8/2022).
Sebagaimana yang diketahui, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kendari New Port selama beberapa tahun ini tidak berjalan efektif dan normal karena permasalahan yang terjadi di tingkat pengelola TKBM dalam hal ini
Koperasi TKBM yang terdaftar dan beroperasi di Kendari New Port Bungkutoko.
Dia menjelaskan, upaya penataan TKBM yang sedang dijalankan oleh Kementerian
Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah disambut baik oleh dua koperasi tersebut.
Keduanya telah bersepakat untuk saling berbagi pekerjaan di Pelabuhan Kendari New Port Bungkutoko dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masri menilai, upaya penataan TKBM dan juga upaya menormalisasi kembali kegiatan bongkar muat di Kendari New Port yang tengah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik dan mendekati titik akhir penyelesaian.
Hal ini merujuk pada hasil rapat zoom meeting pada Jumat, 5 Agustus 2022 lalu, yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan dengan agenda penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Sejumlah pihak turut hadir mengikuti zoom meeting tersebut, termasuk Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
Dalam keputusan itu, ditegaskan permasalahan Koperasi TKBM
di Kendari telah selesai dan TKBM yang akan melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kendari New Port adalah Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan Koperasi TKBM Karyawan Karya Bahari.
Terkait penyelesaian polemik ini juga dikuatkan dengan hasil rapat bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang dihadiri Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio dan stakeholder lainnya.
Pemprov Sultra siap memfasilitasi dan merekomendasikan kedua koperasi kepada pihak penyelenggara pelabuhan yakni KSOP dan PT Pelindo Persero Regional IV Kendari, agar bisa melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kendari New Port.
“Ini tinggal bagiamana pihak KSOP dan PT Pelindo menyikapinya,” katanya.
Selain itu, Masri mengingatkan pihak KSOP dan PT Pelindo supaya tidak memasukan atau mengoperasikan koperasi lain, selain kedua koperasi yang sudah terdaftar yakni Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan Koperasi Karyawan Karya Bahari.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya PT Pelindo terindikasi telah
menerima dan memfasilitasi masuknya koperasi lain, diluar Koperasi yang telah dibahas dan didiskusikan dalam rapat Zoom Meeting bersama Kementerian
Perhubungan.
Koperasi dimaksud diketahui bernama PUSKOPAL. Dimana diduga telah melakukan aktivitas pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Kendari New Port (KNP) Kendari.
Tentu, dengan diterimanya koperasi baru ini, maka akan sangat berpotensi menimbulkan polemik atau permasalahan baru yang akan sangat menghambat upaya penataan TKBM yang saat ini tengah berjalan cukup baik dibawah kendali Kementerian Perhubungan.
“Kami berharap agar semua pihak yang terlibat dalam proses dan upaya penataan TKBM di Kendari New Port yang tengah berjalan dapat konsisten dan komitmen melaksanakan hasil-hasil yang
telah dicapai sejauh ini, tanpa membuka ruang bagi timbulnya masalah atau polemik baru,” tegasnya.
Ditambahkannya, demi kemaslahatan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang berada disekitar pelabuhan serta demi terwujudnya aturan-aturan kepelabuhanan yang berasas keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal, pihaknya kepada Menhub agar kiranya berkenan memberikan atensi atau perhatian serius atas permasalahan tersebut.
“Kami minta ketegasan, percepatan dan penuntasan penyelesaian permasalahan penataan TKBM di Pelabuhan Kendari New Port agar kegiatan bongkar muat
di pelabuhan dapat kembali berjalan normal,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
