KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Memasuki tahun politik di 2023-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Bumi Anoa untuk menghindari politik identitas.
Kabid Politik Kesbangpol Sultra David Sidupa mengatakan, alat politik ini kadang selalu hadir dalam setiap hajatan pemilu di Indonesia. Olehnya itu, pemerintah berupaya agar masyarakat menghindari hal tersebut.
“Karena sama-sama kita tahu, politik identitas tidak sehat bagi demokrasi, terutama dalam hal agama, kesukuan dan lain-lain. Ini merupakan tugas kami bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat,” katanya, Jumat (3/2/2023).
Lebih lanjut, edukasi serta pemahaman menjadi penting untuk pemilih pemula dan juga masyarakat pada umumnya. Dengan menghindari hal tersebut maka daerah akan kondusif dan akan berdampak baik ke depannya.
David menjelaskan, hadirnya politik identitas ini karena pertama terkait pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan kedua adalah kedewasaan berdemokrasi.
“Pemahaman demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi inilah yang kami sosialisasikan ke masyarakat agar mereka memahami tentang arti demokrasi yang sebenarnya,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menyakini bahwa dengan perkembangan serta kemajuan teknologi serta pemberitaan yang ada maka kedewasaan masyarakat mulai sedikit terbuka tentang arti demokrasi.
Selain itu, politik identitas ini perlu dihindari karena berdampak bagi bangsa dan negara. Akibatnya akan merusak tatanan di suatu daerah yang telah dibangun bersama.
David menuturkan, di tahun politik ini apabila berbeda pendapat jangan sampai terpecah belah, karena perpecahan ini bisa dihindari apabila semua masyarakat dapat bersatu membangun bangsa.
Walau politik identitas ini dapat merusak sistem demokrasi, namun Kesbangpol melihat sampai sejauh ini belum ada gerakan-gerakan yang terpantau terkait alat politik tersebut.
“Kalaupun ada, itu terjadi mungkin sifatnya senyap karena adanya ikatan emosional, tetapi walau begitu, harapan kami masyarakat sudah memahami arti demokrasi yang sebenarnya. Semoga tidak terjadi di Sultra, jika ada hal itu biasa dalam berdemokrasi,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
