KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di jadwalkan menyambangi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tanggal (1-2/3/2019) dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) kepresidenan.
Dalam lawatan mantan Gubernur DKI ini di Kendari akan disambut oleh sejumlah lembaga mahasiswa Sultra yang tergabung di Cipayung Plus Sultra.
Terdiri dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sultra, Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sultra.
[artikel number=3 tag=”kunker,presiden,jokowi,” ]
Sambutan dari keenam lembaga tersebut, bukan sambutan seremonial semata melainkan tuntutan mereka kepada orang nomor satu di Indonesia ini.
Dalam lawatan kali ini, Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus meminta kepada presiden untuk segera memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) sebagai daerah otonomi baru (DOB). Selain itu dia meminta infrastruktur di Sultra harua lebih di perhatikan lagi.
Selain infrastruktur, dirinya menekankan presiden segera membentuk tim khusus (Timsus) dalam perihal adanya tenaga kerja asing (TKA) yang sama sekali tak memiliki visa kerja melainkan hanya visa wisata.
“Tuntutan ini lahir dari kebutuhan masyarakat seperti memprioritaskan tenga kerja lokal. Bukan hanya itu saja
Kami juga secara khusus meminta Presiden Jokowi agar memantau secara langsung tambang yang beroperasi secara ilegal di Sultra,” urainya, Kamis (28/2/2019) malam.
Lebih lanjut, Ketua Badko HMI Sultra, Eko Hasmawan Baso mengapresiasi kunker yang diakukan oleh Jokowi. Tatap kata dia, secara kelembagaan tidak mendukung salah satu kandidat calon Presiden RI dan tetap menjaga independensi.
Namun meski demikian, Badko HMI sendiri dengan tegas mengatakan menolak TKA yang bekerja di wilayah Sultra.
“Secara kelembagaan kami menolak yang namanya TKA kecuali ahlinya,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Cabang GMKI Kendari, Deprianus Sarlis menganggap kedatangan Joko Widodo hanya sebatas kunker kepresidenan bukan sebagai seroang Calon presiden (Capres).
Untuk itu dia menekankan kepada persiden untuk lebih memperhatikan infrastruktur jalan di Sultra utamanya Tol Laut. Mengingat Sultra merupakan penghasil ikan, sehingga perlu adanya tol laut sebagai jalur ekspor.
“Selain itu kami meminta kepada pak Jokowi untuk membangun industri pertanian, seperti industri buah-buahan, hal itu juga dapat menarik pekerja lokal dan tingkat kesejateraan semakin meningkat,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Cabang PMKRI Kendari, Karlianus Poasa, juga meminta kepada Presiden agar menginstruksikan ke penegak hukum agar bertindak sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat secara independen tanpa memandang suku bangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Perlakuan adil terhadap masyarakat itu perlu, jangan karena faktor tingkat sosial hukum kita menjadi tajam ke bawah tumpul ke atas,” harapnya.
Ketua DPC GMNI Kendari Abdul Wahab juga mendesak Presiden RI agar sesegera mungkin melakasanakan reformasi agraria sejati.
Dan terakhir, Pimpinan Daerah (PD) KMHDI Sultra, melalui ketuanya Gede Eka Pandi Afrizal meminta agar Presiden Jokowi lebih menjamin transmigrasi di Sultra.
“Kami menilai, banyak tanah tanah transmigrasi di Sultra tanahnya di sengketakan. Selain kepada Presiden, kami juga meminta agar Pemda lebih memperhatikan nasib para transmigran,” tukasnya.
Reporter : Sunaryo
Editor : Sumarlin
