KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dan Pemkot Kendari belum melahirkan kata sepakat soal Pembangunan Spam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Tabanggele.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan menjelaskan bahwa belum adanya kata sepakat itu hanya karena persoalan kelangsungan investasi aset, berikut lahan yang bakal dijadikan lokasi pembangunan PDAM.
Padahal, kata Ferdinan, realisasi sarana pembangunannya merupakan bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka investasi.
“Terkait pembangunan tersebut kami belum ada kata sepakat, karena belum ada kejelasan terkait apa yang akan di dapatkan Pemkab Konawe,” ujarnya, usai menghadiri Forum Konsultasi Publik, Kamis (25/02/2021).
Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas PDAM itu bagian dari investasi yang secara kalkulasi ada nilai keuntungan bagi daerah, karena lokasi pembangunan fasilitas itu berada di wilayah Konawe.
“Jika itu keperluan sosial dan digratiskan untuk masyarakat maka kami tidak masalah, tapi jika itu dijual untuk menutup biaya produksi maka disitu ada investasi dan keuntungan,” katanya.
Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan aset dan dampak sosial serta lingkungan, dimana pada 30 tahun kedepan bisa hak mutlak milik Pemkot Kendari.
“Karena PDAM tersebut akan jadi milik Pemkot Kendari pada 30 tahun kedepan, sementara asetnya ada di Konawe, ketika permintaan kita tidak disepakati kita akan dapat apa,” cetusnya.
“Antara Pemerintah Konawe dan Kendari telah dua kali bertemu membahas hal tersebut, namun belum menemui kata sepakat dan dalam waktu dekat ini kami juga akan membicarakan dengan walikota lagi terkait pembangunan PDAM,” tutupnya.
Reporter: Hiswan Pagala
Editor: Via
