KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) milik PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) disorot Korps Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando). Pasalnya, lokasi Tersus diduga berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL).
Presidium Komando Sultra, Arbawan mengatakan, secara institusi pembangunan Tersus tersebut merupakan legitimasi oleh pihak Syahbandar Molawe.
“Selama tahap pembangunan Tersus itu pasti melibatkan syahbandar, apalagi dalam tahap operasi,” ungkapnya, Sabtu 28/11/2020)
Alumni Fakultas Kehutanan itu menjelaskan bahwa teknis dalam tahap pembangunan Tersus secara konstitusional telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 20 tahun 2017, tentang terminal khusus dan terminal kepentingan sendiri.
“Dalam tahap pembangunan Tersus/TUKS telah diatur dalam PM 20 tahun 2017 tapi semua persyaratan kami duga dilakukan dengan memalsukan persyaratan teknis tapi tidak di jalankan,” terangnya.
Ketua Bidang PAO HMI Kendari ini juga menduga, ada konspirasi antara pihak perusahaan PT. DMS dengan Syahbandar Molawe, sebab dalam tahap opersasi Tersus secara terang Syahbandar memberi legitimasi, baik dalam olah gerak maupun dalam penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB)
“Kami duga ini ada konspirasi, kenapa demikian di tersus milik PT. DMS itu selain berada dalam kawasan HL mereka juga tak punya fasilitas yang diwajibkan secara konstitusional. Tapi Syahbanr masih legitimasi itu,” terangnya.
Dirinya berjanji bakal mengadukan Syahbandar Molawe ke Dirjen Perhubungan Laut atas dugaan pelanggaran PM 20 dan Undang undang Pelayaran serta pihak perusahaan PT. DMS ke Dirjen KLHK.
“Ya kami pasti laporkan ini di dirjen tunggu saja. Mungkin kepala syahbandarnya merasa hebat dan percaya diri serta perusahaannya merasa di beckup tapi yang namanya pelanggaran hukum harus di adili,” tutupnya.
Reporter: Erik
Editor: Via
