KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Konawe Selatan (Konsel), Yusran menyesalkan kinerja aparat penegak hukum (APH) yang dianggap lemah dalam menindak penambangan ilegal.
Menurut Yusran, APH jajaran Polres Konsel dinilai lemah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penambangan nikel maupun tambang golongan C tanpa izin di wilayah Desa Koeono dan Desa Waturapa, Kecamatan Palangga Selatan.
Karena kinerjanya, akan memberikan citra buruk terhadap kinerja kepolisian sebagai penegak hukum. Sebab, penambangan ilegal juga sangat berpotensi merusak lingkungan karena tidak memiliki dokumen kajian amdal dan lain sebagainya.
“Pengawasan saja sangat lemah, apalagi mau bicara penegakan hukum pasti akan jauh dari harapan, lokasi itu tidak jauh dari Polsek masa iya anggota tidak mengetahui ada kegiatan tambang ilegal kan aneh itu,” ungkap dia, Kamis (23/6/2022).
Mantan Komisioner KPU Konsel ini menjelaskan, Polres Konsel pasti memahami karakteristik wilayah hukumnya adalah wilayah yang banyak memiliki IUP penambangan nikel dan rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan penambangan tanpa memiliki izin.
Apalagi di wilayah Konsel, terdapat banyak IUP ore nikel. Jika ini kecolongan berarti tidak ada tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan.
“Masa tidak ada anggota yang melaporkan perkembangan situasi di wilayah hukumnya,” tuturnya.
Ditambahkannya, lemahnya penindakan polisi terhadap tambang ilegal menjadi dasar penambang tanpa izin beraksi secara leluasa bahkan tidak segan-segan menerobos garis polisi.
Olehnya itu, Polri harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja anggota, apalagi ada Peraturan Polri (Perkap) yang mengatur pengawasan melekat di tubuh Polri.
Akibat dari itu, Kapolres bisa saja kena imbasnya jika ada oknum anggotanya terlibat dalam penambangan ilegal.
“Itu akibat adanya pembiaran yang dilakukan entah secara sengaja atau malah ada oknum ikut terlibat menikmati kegiatan penambangan tersebut, apalagi ada istilah lahan Kordinasi, semua di koordinasikan secara baik, apalagi informasi dari warga sudah pernah ada police line,” jelasnya.
Ditegaskannya saat ini KNPI sedang mengumpulkan data-data tambahan untuk dijadikan bahan pelaporan di Mabes Polri dan Kompolnas. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
