KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua DPD Pengembang Indonesia (PI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhamad Kobar, mengaku para developer mengalami kesulitan menjual rumah ke konsumen (User).
Hal itu menyusul, habisnya kouta subdisi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sultra per Juni 2020.
Hal ini menyebabkan pelaku usaha pengembangan perumahan kesulitan. Walaupun pemerintah telah menyiapkan skema pengganti, dengan skema subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Dimana dia menjelaskan skema BP2BT ini merupakan kredit kepemilikan rumah bersubsidi melalui program yang diberikan dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.
Hanya menurut Ketua ITAKI-APKINDO Sultra ini, skema yang ditawarkan pemerintah dinilainya belum terlalu efektif, untuk meningkatkan minat masyarakat, dalam hal membeli rumah.
Buktinya, masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan skema BP2BT ini. Akibatnya berpengaruh pada nilai beli masyarakat.
“Ditambah dengan adanya wabah Covid-19, membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Sehingga implementasi skema BP2BT, tidak sebaik skema FLPP,” ujarnya, Selasa (15/9/2020).
Lebih lanjut, Muhamad Kobar bilang, bantuan BP2BT ini sebesar Rp40 juta, hanya bunga yang dibebankan ke konsumen secara komersial.
Dicontohkannya, semisal harga rumah subsidi Rp153 juta dibantu dengan subsidi Rp40 juta melalui program BP2BT, maka pinjaman nasabah ke bank cuma Rp113 juta.
“Makanya kami minta kepada pemerintah, agar lebih cermat lagi melihat kondisi dilapangan. Jika memungkinkan skema FLPP diadakan kembali, supaya penjual perumahan kembali stabil,” tukasnya.
Sebagai informasi, tahun ini Sultra mendapatkan kuota FLPP sebanyak 1.800 unit. Dari unit kemudian dibagi ke ratusan developer yang ada.
Dimana PI Sultra sendiri sudah beranggotakan 70 developer. Ditambah organisasi perhimpunan developer lainnya yang ada di Sultra.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
