KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sultra terus meningkatkan tata kelola pemerintah desa melalui aparaturnya di 120 desa yang ada di Sultra.
Hal tersebut dilaksanakan dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang diikuti 640 peserta, bertempat di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (21/10/2023).
Kasubag TU Direktorat Fasilitasi Kerja Sama LPD dan BPD Kemendagri Bowo mengatakan, 640 peserta tersebut berasal dari 120 Desa yang ada di Sultra.
“Pelatihan ini merupakan tahapan ketujuh yang akan diselenggarakan di 9 hotel yang ada di Kota Kendari pada 20-24 Oktober 2023,” kata Bowo.
Ia menerangkan dalam pelatihan ini terdapat 3 tematik pelatihan yakni PAD dasar, BPD dan PKK. Dari 640 peserta itu dibagi ke dalam 20 kelas yang tersebar di 9 hotel.
Di tempat yang sama, Analis Kebijakan Madya Kemendagri, Rahayuningsih mengatakan usai pelatihan pihaknya menyiapkan program dari P3PD.
Program ini untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan yang akan diserahkan ke provinsi masing-masing.
Kemudian nantinya akan dilihat dari kepada desa, BPD dan perangkat lain dalam kualitas penyusunan RBCM, RPJ, RKP dan APBDes.
“Jadi kita lihat kualitas belanjanya dan program ini akan berjalan di 2024,” tuturnya.
Rahayu mengatakan pelatihan ini akan difokuskan pada aparatur desa yang belum tersentuh program pelatihan tersebut.
“Kami target dari pelatihan peningkatan aparatur desa di tahun 2023 sebanyak 33.000 desa dari total 75.262 desa di Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu Kepala DPMD Sultra, I Gede Panca mengatakan dengan 120 desa pada pelatihan tahap 7 itu, total ada sekitar 600 desa yang telah mengikuti pelatihan dari total keseluruhan sebanyak 1.476 desa di Sultra.
Untuk 120 desa yang mengikuti pelatihan saat ini terdiri dari Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Konawe Selatan, dan Bombana.
“Kita campur agar tidak ada yang dikhususkan. Kita harapkan melalui pelatihan ini, antar desa nantinya ada sharing informasi dan pengalaman untuk dibagikan kepada desa lainnya” ucapnya.
Sementara itu katanya, 432 desa di Sultra yang terdiri dari 135 desa di 2 kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Wakatobi serta 297 desa dari 13 kabupaten tidak pelatihan, nantinya akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023.
Desa tersebut tidak tercover karena adanya keterbatasan anggaran dari APBN. Sehingga desa yang belum terjangkau nanti akan disusul nantinya melalui APBD. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
