Ketua JaDI Sultra, Hidayatullah. Foto: Sunarto/Detiksultra
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tahun 2020 mendatang, tujuh kabupaten di Sultra akan mengikuti Pilkada serentak.
Olehnya itu, penting bagi tujuh kabupaten itu melakukan persiapan, terutama terkait penganggaran, dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerahnya masing-masing, agar ketika tahapan sudah berjalan, tidak ada lagi problem terkait anggaran.
“Untuk anggaran ini penting bagi Komisi Pemilihan Umum di tujuh kabupaten tersebut untuk memastikan penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan secara hemat, efektif dan efisien,” usul Ketua JaDI Sultra, Hidayatullah, Jum’at (5/7/2019).
Mantan Ketua KPU Sultra ini juga menawarkan langkah-langkah penggunaan anggara pada saat Pilkada nanti, agar lebih murah, efektif dan efisien.
[artikel number=3 tag=”kpu,pilkada”]
Pertama, perlunya desain ulang pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Karena selama ini problem dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu berulang. Kalau ini didesain ulang, maka sistem ini akan menghemat anggaran miliaran rupiah.
“Ini tugas KPU RI dan KPU Sultra menginisiasi regulasinya dan mensupervisi KPU di bawahnya. Mereka pimpinan KPU harus lahirkan solusi-solusi regulasi dan teknis agar KPU di bawah tidak melukis sesuka hati,” ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, seluruh pengadaan logistik Pilkada harus dilakukan secara online dengan standar e-katalog. Ini sudah berlangsung dari periode lalu tetapi ada saja kreativitas KPU di bawah untuk membuat pengadaan di luar cara online. Karena kalau cara online contoh dengan standar harga e-katalog yang semula surat suara Rp 1.000/lembar bisa menjadi Rp 100/lembar.
Lebih lanjut, kata Dayat, sudah saatnya KPU membuat regulasi agar menerapkan sistem e-rekapitulasi pada penghitungan suara secara berjenjang. Dengan e-rekapitulasi, sudah pasti akan mematangkan anggaran miliaran dan juga menghemat waktu rekapitulasi berjenjang yang bisa kurang lebih 1 bulan.
“Kalau model rekapitulasi manual waktu yang dibutuhkan saja lebih dari 1 bulan baru selesai,” bebernya.
Tak hanya itu, KPU perlu memangkas anggaran perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta untuk keperluan konsultasi. Selain undangan resmi bimtek atau pertemuan. Sehingga menurut dia, anggaran perjalanan dinas seperti konsultasi ditiadakan saja, karena melahirkan inefisiensi serta waktu kerja habis hanya perjalanan dinas. sehingga pekerjaan tahapan terbengkalai tidak fokus.
Oleh karenanya, KPU RI dan KPU Sultra sudah sepatutnya memikirkan rapat jarak jauh dengan KPU kabupaten yang Pilkada 2020 dengan menggunakan komunikasi teleconference. Ini bisa memangkas anggaran milyaran rupiah. Karena satu orang satu kali perjalanan dinas alokasi Rp 9 -10 juta. Kalau 10 orang sampai dengan 10 – 20 kali perjalanan dinas dalam masa tahapan Pilkada berjalan sudah hampir 1 milyar.
“Jadi perjalanan dinas Konsultasi dihapus saja,” tegasnya.
Selain itu, Dayat mengusulkan metode sosialisasi juga dirubah dengan cara mengurangi model sosialisasi program oriented. Sebab, ada anggaran, baru KPU sosialisasi, tidak ada anggaran, KPU berhenti sosialisasi.
Begitupula cara sosialisasi konvensional musik sambil jalan dan orasi, kurangi acara musik yang minim sosialisasi dan kreativitas. Harus sosialisasi tepat sasaran dan edukatif. Harus lebih inovatif KPU sosialisasi dengan menggandeng kemitraan komunitas-komunitas masyarakat.
Juga, Kurangi pengadaan baliho dan alat peraga sosialisasi yang tidak efektif. Ini juga bisa memangkas anggaran sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
“Agenda-agenda rapat yang tidak penting menggunakan sarana hotel juga dikurangi. Gunakanlah kantor KPU untuk rapat-rapat biasa seperti tahapan dan rakor dengan stakeholder maupun penyelnggara di bawah. Kantor harus menajdi sentral kegiatan utama para komisioner dan sekretariat KPU,” imbuhnya.
Hidayatullah pun menambahkan, rental mobil ditiadakan saja. Baiknya meminta bantuan mobil pinjam pakai kepada Pemda masing-masing apabila kekurangan kendaraan operasional.
“Banyak contoh rental-rental mobil untuk Pilkada banyak masalah dan juga penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Angggara rental mobil harus dihapus,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani