KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Korps Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyoroti PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) terkait pengoperasian Terminal Khusus (Tersus).
Ketua Umum Komando Sultra, Arbawan memaparkan, PT. DMS telah membangun Tersus tepat di kawasan hutan lindung dan diduga mendapat legitimasi dari Syahbandar Molawe.
“Iya, Tersus DMS itu berada di kawasan hutan lindung, kami juga menduga ini di legitimasi oleh Syahbandar Molawe, karena ada beberapa dokumen yang diterbitkan syahbandar,” ujaranya, Kamis (21/1/2021).
Arbawan juga mengungkapkan, ada beberapa dokumen teknis dalam tahapan pembangunan Tersus/TUKS yang diterbitkan pihak syahbandar sebagai kelengkapan berkas untuk penerbitan izin operasi pelabuhan dari kementrian.
“Iyalah, pasti syahbandar telibat, kenapa? ada beberapa dokumen teknis yang terbitkan syahbandar, kementrian tidak mungkin terbitkan izin kalau tersusnya melanggar aturan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan kembali mempressure persoalan pelanggaran tersebut karena dinilainya beberapa institusi yang memiliki kewenangan lambat dalam menuntaskan persolan ini
“Kami sudah bersyurat ke institusi yang punya kewenangan di bidang itu sampai di kementrian sejak 2020 akhir, namun belum ada tanggapan. Kami akan presure kembali, terlalu lambat penanganannya,”tambahnya.
Pihaknya kembali mendesak Kepala UPP Syahbandar Molawe untuk mengakui kesalahan PT. DMS serta menghentikan penerbitan izin sandar dan izin berlayar pada kapal yang parkir di dalam kawasan hutan lindung
“Kami hanya berharap kepala syahbandar profesional, mengakui dan memberhentikan sementara penerbitan izin sandar san izin berlayar,” tutupnya.
Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via
