KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, secara serentak meresmikan sepuluh Mall Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023). Kesepuluh MPP yang diresmikan berada di Buleleng (Bali), Sekadau (Kalbar), Palangkaraya (Kalteng), Manggarai Timur (NTT), Kupang (NTT), Morowali (Sulteng), Bone (Sulsel), Lebak (Banten), Aceh Tengah (Aceh), dan Tulang Bawang Barat (Lampung). Diketahui, peresmian sepuluh MPP dilakukan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP tahun 2023.
Hadir langsung dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, bersama 21 Pj gubernur lainnya, sepuluh Pj bupati, dan 16 Pj wali kota.
Azwar Anas mendorong para penjabat kepala daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota di wilayahnya guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Saya harap semua penjabat kepala daerah dapat membangun MPP pada setiap kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Menpan-RB.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyatakan dukungannya terhadap program MPP. Menurutnya keberadaan MPP untuk membantu memperbaiki pelayanan publik bagi masyakat dan sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.
“Kehadiran MPP memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku UMKM maupun investor,” ujar Andap usai acara peresmian.
Ia mengatakan di Sultra dari 17 kabupaten/kota baru terdapat tiga MPP. Andap mendorong agar MPP di provinsinya semakin bertambah demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi.
“Kita akan mendorong sepenuhnya kabupaten/kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah serta investasi yang semakin meningkat,” katanya.
Selain itu, Andap menjelaskan lima keunggulan hadirnya MMP terkait investasi apabila ada MPP di Sultra, yakni pertama, mempercepat proses pengurusan perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi satu hari saja. Kedua, petugas layanan MPP didorong memiliki standar pelayanan yang ramah.
“MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” jelasnya.
Keunggulan ketiga adalah dapat mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. Sebab MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan.
“Keempat, konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan. Konsep ini menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat penikmat layanan publik,” kata Andap.
Terakhir, MPP memiliki keunggulan dengan meningkatkan daya saing bisnis. Andap mengatakan rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP.
“Kehadiran MPP ini akan meningkatkan daya saing dimana rata-rata daerah yang memiliki MPP jumlah investasinya terus meningkat,” terang Andap. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
