Fraksi Golkar DPRD Desak Pemkot Kendari Putuskan Kontrak Pengelola Pasar Basah Mandonga
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendesak pemerintah kota (Pemkot) memutus kontrak dengan PT Kurnia.
PT Kurnia sendiri sebagai pihak ketiga yang dipercayakan pemerintah mengelola Pasar Basah Mandonga sejak 2002 dan akan berakhir 2022 ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sahabuddin, meminta pemkot tidak lagi bermitra atau melanjutkan kontrak dengan PT Kurnia.
Guna menindaklanjuti itu, pihaknya meminta pimpinan DPRD Kendari segera membentuk panitia khusus (Pansus) penghentian kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kita inginkan pihak ketiga ini dihentikan kontraknya, tidak lagi lanjut. Desakan ini sesuai aspirasi pedagang di lapangan,” ujar dia, Selasa (15/3/2022).
Katanya, selama dipercayakan mengelola Pasar Basah Mandonga, PT Kurnia hampir tidak terlihat kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari.
Padahal diharapkan PT Kurnia ini mampu mengelola Pasar Basah Mandonga dengan asumsi memberikan dampak yang luar biasa bagi pemerintah maupun pedagang.
Tapi faktnya tidak demikian. Selain kontribusi PAD yang nihil, PT Kurnia juga dianggap tidak memberikan manfaat kepada para pedagang. Malah justru yang terjadi monopoli.
“Itu yang kami sayangkan, seakan pedagang di sana tidak mendapat keadilan dari pihak pengelola (PT Kurnia),” ungkap Sahabuddin.
Selain itu, desakan pemberhentian kontrak disuarakan karena PT Kurnia kerap melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang.
Contoh kasus belum lama ini, PT Kurnia kembali bertindak arogan dengan mengembok sebanyak 30 los pedagang di Pasar Basah Mandonga.
Harusnya PT Kurnia lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut. Tidak harus mengambil keputusan secepat ini, yang tentunya merugikan para pedagang.
Patutnya, musyawarah dikedepankan guna melerai masalah-masalah yang sifatnya akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.
Olehnya itu, tambah dia, karena sudah bertumpuk masalahnya yang dianggap tak dapat ditoleransi lagi, Fraksi Golkar mendorong ke pimpinan DPRD segera membentuk pansus.
“Setidaknya melalui Pansus, kita dapat mengkaji dan menelaah persoalan PT Kurnia yang nantinya akan menjadi acuan pemerintah menghentikan kontraknya,” tukasnya. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
