Narasumber memaparkan sejumlah masalah terkait hak konstitusional warga pada bidang pertambangan dalam dialog publik yang digelar Fakultas Hukum Unsultra. Foto: istimewa
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Pusako FH Unsultra) gelar dialog publik dengan membahas tajuk “Hak-hak Konstitusional Warga Negara pada Sektor Pertambangan”, yang digelar di salah satu warkop di Kota Kendari, Jumat (14/7/2023).
Dialog publik menghadirkan sejumlah narasumber guna memberikan wawasan dan kekayaan intelektual terkait persoalan hadirnya pertambangan yang belum berdampak lebih pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Panita Ahmad Kasim mengatakan, tujuan dialog publik digelar karena bagi dia sangat penting membangun kesadaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di sektor pertambangan, mengingat Sultra telah menjadi ikon nasional dalam perbincangan sektor pertambangan.
Sehingga, status mahasiswa yang disandang saat ini, tidak hanya berkutat pada tataran diskusi. Namun, perlu aksi nyata dalam hal memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berada di lingkar tambang.
“Bisa kita saksikan bersama sudah sangat banyak kasus-kasus pertambangan yang hanya mengeksploitasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok tertentu saja, tanpa memberikan efek positif untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Narasumber dialog, La Ode Muh. Taufik mengatakan, jika diliat secara seksama, pengambil kebijakan cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat. Padahal sektor ini harusnya menjadi ladang kemakmuran masyarakat, tapi faktanya masyarakat lebih banyak mendapat efek negatif ketimbang efek positifnya.
Hal ini terjadi, karena sentaralisasi pada sektor pertambangan mulai dari sisi kebijakan penerbitan izin hingga sampai pada pengawasan dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana amanah perundang-undangan.
“Perlunya membangun sebuah pengawasan yang by sistem, bukan by institusi yang saat ini tidak efektif serta adanya sentralisasinya kewenangan dalam hal penerbitan izin. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat potensi korupsi dan itulah yang terjadi hingga saat ini,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, La Ode Hidayat menyebut, peran mahasiswa sangat sentral dalam turut andil mengawasi proses berjalannya sektor pertambangan.
Namun kadang kala, mahasiswa saat ini cenderung lebih menonjolkan sisi ekonomi ketimbang kepentingan masyarakat. Yang mana, ketika gerakan dibangun untuk menentukan perubahan, tiba-tiba terhenti ditengah jalan.
Membungkam dengan cara menawarkan sesuatu yang membuat mahasiswa terjun dalam potensi jurang yang gelap alias membelok ke tujuan awal. Polarisisasi seperti ini, yang perlu dihindari agar tidak meninggalkan kesan buruk atas keberadaan mahasiswa.
“Itulah fakta yang ada di lapangan, dan inilah yang perlu di evaluasi,” katanya.
Olehnya itu, ia menekankan mahasiswa terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginal dan tetap berdiri dibarisan kebenaran.
“Salah satu peran mahasiswa untuk menyadarkan hak-hak konstitusional khususnya kepada masyarakat awam, serta melakukan gerakan-gerakan advokasi di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Biyan