Evaluasi Kinerja, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Rakor
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pada penghujung tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja triwulan III pada 7 hingga 9 November 2023, bertempat di salah satu hotel di Kendari.
Membuka acara, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, dalam pelaksanaan rapat koordinasi Kemenkumham khususnya di Sultra, ada dua agenda besar yang disikapi yakni mengevaluasi kinerja Kanwil Kemenkumham Sultra sampai dengan triwulan ketiga dan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) untuk penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait desa presisi.
Andap yang juga menjabat sebagai Sekjen Kemenkumham RI menuturkan, berdasarkan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Kemenkumham se-Indonesia, Kemenkumham Sultra pada periode Oktober 2023 menempati posisi 13 dengan nilai 97,19 dari 33 provinsi.
“Angka itu sudah di atas standar nasional yakni 95. Meskipun sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Kalau bisa Kemenkumham Sultra dapat nilai 100,” tuturnya, Selasa (7/11/2023).
Dia menambahkan, menargetkan angka tinggi itu penting untuk memacu menjadi lebih baik. Andap berpesan, jika ingin Kemenkumham Sultra maju harus maju secara bersama-sama.
Adapun untuk Raperda Desa Presisi akan dilakukan penyusunan naskah akademik berbasis data bukan berdasarkan asumsi atau perkiraan. Sehingga dalam pelaksanaanya tepat sasaran tidak salah lokasi.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, mengungkapkan, rapat evaluasi dilakukan untuk mendapat masukan dari pimpinan terkait strategi percepatan pelaksanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
“FGD ini sebagai bentuk dukungan dan peran Kemenkumham Sultra terhadap regulasi dan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sultra termasuk di dalamnya desa presisi,” pungkas dia.
Kegiatan dihadiri 90 orang peserta dari lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra, Imigrasi Sultra, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihadiri pula Ketua DPRD Kendari, Abdurrahman Saleh. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan