KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Masyarakat (LPM) Sultra mendatangi Kanwil Kemenag Sultra untuk meminta kejelasan terkait dugaan kecurangan pada penerimaan CPNS 2018 lalu, Selasa (30/7/2019).
Jendral Lapangan LPM Sultra, Muhammad Agussalim, menilai ada beberapa keganjian yang terjadi pada pelaksanaan CPNS lingkup Kemenag Sultra lalu, khususnya pada saat tahap tes wawancara.
Dimana, kata dia, saat tes wawancara tersebut panitianya bebas menunjuk penguji untuk tiap peserta, tidak adanya pengawas di ruang ujian, tidak adanya kamera pemantau yang merekam sepanjang ujian berlangsung, penguji melakukan penilaian di atas kertas bukan langsung pada komputer sehingga ada kecenderungan kertasnya hilang, tertukar atau ditukar.
[artikel number=3 tag=”cpns,kemenag”]
Bahkan, tambah dia, sebelum tes SKB itu diumumkan secara resmi, peserta bisa melihat kelulusan lewat user masing-masing yang pihaknya menilai itu melanggar SOP dan adanya ketidakadilan terhadap semua peserta seleksi.
Olehnya itu, pihaknya menyurat untuk meminta salinan dokumen terkait ke pihak Kemenag Sultra pada 8 Februari lalu sebagai kejelasan terhadap kasus tersebut, tapi belum dibalas.
“Sampai sekarang surat kami pada 8 Februari lalu belum dibalas. Nanti diberitau bahwa kami tidak punya hak untuk meminta salinan tersebut, karena mereka berpedoman pada UU Dokumen Negara yang sampai sekarang kami juga belum ketahui UU nomor berapa yang dimaksud. Sedangkan dalam UU tentang keterbukaan informasi publik dokomen seperti itu boleh saja diminta,” katanya.
Selain itu, Ia melanjutkan, karena belum juga ada balasan resmi, maka pihaknya bakal kembali mendiskusikan apakah akan menyurat kembali atau tetap menunggu balasan surat sebelumnya.
“Yang jelas kami tetap akan kawal terus seleksi CPNS 2018 ini sampai ada jawaban yang jelas,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Subbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Sultra, Muhammad Syarif Muin menjelaskan, untuk tim penguji pada tes wawancara itu dari IAIN Kendari dan juga ada sebagain dari Kemenag yang memang punya kompoten.
Menurutnya, memang sebaiknya tes wawancara itu melalui komputer saja, hanya saja karena untuk mengantisipasi adanya paham radikalisme terhadap peserta maka tes wawancara itu dilakukan secara langsung.
Sedangkan, lanjut dia, kalau dipertanyakan kenapa orang bisa keluar masuk di ruang ujian, itu karena ada tim inspektorat yang memang datang berkunjung pada seleksi CPNS tersebut.
“Kalau soal rekaman, memang alat itu rusak di Kabag Humas bahkan sudah dimintai klarifikasi oleh Ombudsman Sultra, tapi kami hanya punya foto-foronya sehingga itu yang kami tunjukkan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Kadir Aziz juga meminta agar pihak LPM Sultra bisa membuat surat dan memasukkan kembali di Kemenag Sultra untuk meminta salinan dokumen yang diinginkan.
“Masukkan saja kembali suratnya, setelah itu baru kami akan rapatkan. Adapun nanti hasilnya akan kami sampaikan,” tutupnya.
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani
