KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari meminta kerja sama semua pihak untuk bisa mewujudkan Kendari sebagai kota layak anak. Dimana tahun 2025 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menargetkan kota layak anak kategori utama.
Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy yang ditemui usai rapat pembahasan kota layak anak mengatakan, sejauh ini Kendari sudah mendapatkan predikat kota layak anak dengan kriteria nindya, maka pada tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan kategori utama.
“Sekarang kan kita ada di posisi nindya. Jika melihat angka mandiri kita di tahun 2023, Kendari sudah memiliki nilai sekitar 900 pada penilaian mandiri. Melihat hal itu, kita sudah bisa mendapatkan kategori utama,” ungkapnya, di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari, Senin (26/05/2025).
Ia meminta kepada semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga, dunia usaha hingga seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers agar dapat bekerjasama mewujudkan hal tersebut.
“Karena dengan menjadikan Kendari sebagai kota layak anak berarti kita sudah mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, dimana kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” jelasnya.
Ia berharap tak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan di Kendari. Pasalnya berdasarkan laporan yang diterima DP3A Kendari, dari Januari hingga Mei 2025, sudah ada 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 25 kasus, sebanyak 20 kasus terjadi pada anak dan kebanyakan kategorinya seksual.
DP3A Kendari sendiri memiliki berbagai upaya dalam mencegah dan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya menjadikan Kendari sebagai kota layak anak, sosialisasi serta menyediakan layanan. Dalam hal ini, layanan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di Kendari terkait perempuan dan anak, dan pelayanan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga).
“Khusus pelayanan pembelajaran keluarga, kita menangani terkait pola asuh yang salah. Jadi jika ada yang mengalami kekerasan bisa melapor ke UPTD PPA, namun jika berkaitan tentang salah polah asuh bisa ke Puspaga di Kantor DP3A Kendari,” tuturnya.
Sementara berkaitan dengan anak jalanan, Fitiriani menerangkan, jika melihat secara tupoksi, khususnya anak jalanan sebenarnya ditangani oleh Dinas Sosial. Tetapi DP3A Kendari juga ikut terlibat untuk memastikan bahwa anak-anak di jalanan itu terpenuhi hak-haknya, seperti mendapatkan hak pendidikan, memastikan tidak dieksploitasi secara ekonomi. Selain itu sebagai anak, ada waktu bermain, itu yang juga harus terpenuhi.
Diakhir, Fitriani mengajak kepada semua pihak untuk ikut terlibat mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak demi wujudkan Kendari sebagai kota layak anak. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
