Dituding Potong Uang Perjalanan Dinas Staf, Karo Pemerintahan: Itu Fitnah dan Tak Berdasar
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Karo Otda) Setda Sulawesi Tenggara (Sultra), Muliadi, membantah tudingan bahwa dirinya telah melakukan pemotongan uang perjalanan dinas staf atau pegawai di biro yang dipimpinnya. Tak ingin namanya tercoreng dengan isu yang belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, ia pun langsung melakukan rapat bersama seluruh stafnya.
Hal itu dilakukan untuk memastikan isu pemotongan uang perjalanan dinas. Karena dirinya merasa tidak pernah memerintahkan seseorang untuk melakukan pungutan, terkecuali yang telah disepakati bersama.
Ia menjelaskan, hasil rapat menunjukkan tidak satupun staf yang mengaku bila ada pemotongan uang perjalanan dinas hingga 50 persen. Bahkan, dalam rapat itu, seluruh staf membuat surat pernyataan, bahwa selama ini tidak ada pemotongan uang perjalanan dinas.
“Saya sudah kumpulkan dan menanyakan dimana saya pernah meminta uang perjalanan dinas staf saya, dan yang utama ada tidak bukti fisik uang yang staf saya berikan ke saya. Dan saat rapat, tidak ada yang mau mengaku, artinya apa, kalau memang itu benar,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).
Ia kembali membantah bahwa sepeser pun ia tidak pernah mengambil hak stafnya. Apalagi harus sampai memotong uang perjalanan dinas bawahannya.
“Bahwa terkait hal yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya, dan sepersen pun uang perjalanan staf tidak pernah saya meminta jika uang meraka cair. Ini fitnah dan tidak berdasar,” katanya.
Selain itu, ada beberapa momen dimana dirinya sebagai pimpinan menginisiasi ketika ada kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan mengumpulkan seluruh staf untuk secara bersama-sama bergotong royong menuntaskan.
Baca Juga: Karo Pemerintahan Setda Sultra Dituding Sunat Uang Perjalanan Dinas Stafnya Hingga 50 Persen
Misalnya, hewan qurban yang dibagikan ke staf dan masyarakat. Kemudian kegiatan bakti sosial (Baksos) berupa penghijauan di Jalan Toronipa yang memang tidak dianggarkan pemerintah dan semua bersepakat dan tidak berkeberatan untuk membantu.
“Kami selalu melakukan rapat untuk mendengarkan kehendak staf dan persetujuan staf dan tidak ada unsur paksaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, berkaitan tuduhan tersebut, dirinya benar-benar merasa dirugikan dari sisi nama baik dan psikologis keluarga. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
