KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) adakan rapat koordinasi (Rakor) Forum Jasa Konstruksi (FJK) se-Sultra disalah satu hotel di Kendari, Rabu (14/4/2021)
Rakor tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi peran dan paradigma baru LPJK, proses sertifikasi badan usaha/profesi dan hubungan kedudukan LPJK dengan Pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Pahri Yamsul berharap, Rakor ini menjadi sebagai media koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Sultra.
Lebih lanjut, Pahri Yamsul menyebutkan, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan industri jasa konstruksi, merupakan sektor industri yang memiliki tingkat persaingan yang ketat, sehingga masalah sumber daya manusia, harga dan mutu kualitas menjadi
tuntutan utama dari para pengguna jasa maupun jasa konstruksi sesuai dengan UU nomor 2 Tahun 2017.
“Terdapat banyak hal yang harus ditindak
lanjuti, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Oleh sebab itu, peran pemerintah pusat adalah pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi daerah, terlebih setelah LPJK di tingkat provinsi ditiadakan,” ujar Pahri Yamsul.
Menurutnya, berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan pihaknya sebagai pembina adalah perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementian PUPR dan LPJK di daerah.
Sehingga, Pahri Yamsul memastikan, bahwa pihaknya siap melakukan pembinaan fasilitasi jasa konstruksi sembari menunggu dan tahapan pembentukan lembaga dan regulasi independent sertifikasi badan usaha dan profesi.
Untuk itu, kepada seluruh institusi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah yang terkait, yaitu Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra untuk
bersama-sama meningkatkan kompetensi
SDM, sehingga mampu menjawab pembangunan pelaksanaan dalam tantangan infrastruktur di Provinsi Sultra.
“Guna meningkatkan kompetensi SDM di Provinsi Sultra, mari kita bersatu padu, sehati sepikir untuk mewujudkan good govemance (Pemerintahan yang baik),” katanya.
“Kita harus terus menerus berusaha agar peran pemerintah, privat sektor (Swasta) maupun peran serta masyarakat harus berjalan bersama secara komprehensif, sehingga menimbulkan sinergi yang konstruktif, bahkan pada suatu saat nanti Pemerintah hanya berfungsi sebagai “Sowes” (pendayung) perahu pembangunan negara ini,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
