KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan, pemda harus bergerak cepat menyerap dan membelanjakan anggaran dana yang sudah dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting.
Hal itu disampaikan dalam roadshow daring percepatan penurunan stunting yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jumat (14/04/2023).
“Terutama untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu-ibu hamil dan balita. Saya khawatir kalau belanjanya nanti bulan Agustus, padahal akan diukur balita stuntingnya bulan Agustus, jadi kalau ini nanti hari ini misalkan belum belanja,” kata Hasto Wardoyo.
Roadshow daring percepatan penurunan stunting dengan daerah sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Roadshow daring ke-32 ini dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy.
Kemudian Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, dan dipandu Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto.
Selanjutnya Hasto Wardoyo mengatakan terkait data yang menjadi permasalahan di Provinsi Bangka Belitung, Hasto memastikan BKKBN mempunyai data by name by address yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi agar intervensi percepatan penurunan stunting tepat sasaran.
“Oleh karena itu kami siapkan data ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik semua terinci dari kabupaten kota, mana yang berisiko mana yang tidak, by name by address ada semua ini by name by adress,” ungkapnya.
“Karena kami sudah bekerja sama ini atas saran Pak Menko PMK. Terima kasih Bapak dengan Kementerian Agama. Sehingga kami sudah siap untuk data ini kami sudah intro operabilitas dengan Kementerian Agama,” tambah Hasto.
Sedangkan Menko PMK, Muhadjir Effendy, yang juga hadir pada acara tersebut berharap dana desa dapat digunakan benar-benar untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu ia juga menghimbau keterlibatan ASN, TNI, Polri dan perusahaan-perusahaan swasta di Bangka Belitung untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
“Jadi dana untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini sudah ada di desa, yaitu dana desa itu yang mohon digunakan betul-betul, target berhasil tidak itu sebetulnya akan sangat ditentukan bagaimana kepala desa betul-betul bisa mengelola dana desanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pengelolaan itu untuk menangani dua hal tersebut di samping ketahanan pangan dan untuk yang miskin ekstrim itu boleh menerima lebih dari satu paket dan 2 bantuan kalau dia dapat PKH.
Kemudian ada subsidi atau bansos dari Pemerintah Kabupaten silahkan sehingga yang miskin ekstrem betul-betul bisa tuntas. Jadi tidak dilarang untuk mendapatkan bantuan lebih dari satu paket, bisa multiple bantuannya.
“Jadi saya mohon betul-betul dilakukan, kemudian yang tidak kalah penting menurut saya adalah upaya kita untuk melibatkan ASN, TNI, Polri untuk menjadi Bapak Asuh di dalam penanganan stunting,” tuturnya.
“Kemudian melibatkan perusahaan tadi saya belum dengar ada satupun kabupaten atau kota yang telah melibatkan perusahaan yang ada di sekitarnya. Perusahaan diwajibkan untuk mengampu menjadi perusahaan pengasuh stunting,” tutup Muhadjir.
Penduduk Miskin
Dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi stunting tahun 2022 berada pada angka 18,5 persen.
Prevalensi ini turun sebesar 0,1 persen dibandingkan prevalensi 2021 yang berada pada angka 18,6 persen.
Angka nasional kemiskinan ekstrem menurut BPS, pada tahun 2022 sebesar 2,04 persen menurun dari data tahun 2021 yang sebesar 2,14 persen.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data BPS tahun 2022 sebesar 0,82 persen.
Jumlah ini naik sebesar 0,43 persen jika dibanding dengan tahun 2021 yang berada diangka 0,39 persen.
Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, dalam paparannya menyampaikan bahwa tantangan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di daerahnya terdapat beberapa hal.
Misalnya saja yaitu penanganan kemiskinan masih parsial, belum terintegrasi dan belum dilakukan secara masif baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat serta swasta, kurangnya pemahaman stakeholders terkait kemiskinan ekstrem.
Masih ada anggapan bahwa kemiskinan adalah tugas perangkat daerah tertentu (Dinas Sosial dan pemdes).
Sedangkan tantangan dalam penanganan stunting antara lain masih terbatasnya kapasitas pelaksana program, kualitas, pengelolaan dan penggunaan data dan belum selarasnya indikator dan target dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan indikator dan target Kementerian/Lembaga.
Menurut Pj Gubernur, saat ini kondisi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Babel sendiri sudah cukup baik. Provinsi Bangka Belitung menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Dengan adanya kegiatan roadshow ini, kami mengharapkan dukungan penuh pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” imbuhnya.
“Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi bersama seluruh kepala daerah dan semua stakeholder, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem akan dapat tercapai, bahkan lebih cepat dari target nasional” kata Suganda.
Sementara itu dari hasil paparan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Upaya itu seperti di Kota Pangkalpinang adanya inovasi Pelita Stunting (Peduli Ibu Bayi dan Balita Atas Stunting), dari Kabupaten Belitung inovasi Ambong (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung).
Selain itu ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan inovasi Hidropenting (Hidroponik Peduli Stunting) dan inovasi-inovasi lainnya yang ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazar Supriadi Sentosa mengatakan butuh kerja keras kembali dari berbagai sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan desa serta kerjasama dunia usaha dan dunia industri.
Fazar mengatakan target percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ingin dicapai dapat terealisasikan dan dengan kekuatan dan sinergitas bersama di lapangan.
“Tidak kalah pentingnya yaitu komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, itu tidak sulit asal dapat bekerja bersama-sama,” pungkasnya. (kjs).
