KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dalam Pertemuan Dewan Tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD).
Kegiatan tersebut juga dalam rangka Konferensi Internasional Antar Kementerian kerja sama Segitiga Selatan – bidang Kependudukan dan Pembangunan yang digelar di Zimbabwe.
Keberhasilan program KB berpengaruh terhadap perubahan positif demografi Indonesia, terutama penurunan tingkat kesuburan secara nasional secara signifikan, yang ditandai dengan penurunan TFR (total fertility rate) sebesar 2,1 anak per perempuan.
Indonesia telah mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan, mempercepat laju pembangunan berkelanjutan.
Kemudian pengentasan kemiskinan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, yang diwakili Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, pada Senin (09/10/2023) waktu Zimbabwe.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Indonesia, sebagai salah satu pendiri PPD (Partners in Population and Development), dalam meningkatkan dan mempromosikan peran di tingkat nasional, regional, dan global,” katanya.
Menurutnya hal itu untuk meningkatkan kerja sama selatan-selatan di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kependudukan, dan pembangunan.
“Pemerintah Indonesia melalui BKKBN mempunyai komitmen yang kuat dan telah berkontribusi terhadap program Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan sejak lama,” kata Hasto Wardoyo dalam sambutan yang dibacakan Sukaryo Teguh Santoso.
Oleh sebab itu, Indonesia berbagi kasus uniknya melalui berbagi praktik terbaik mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan menarik kunjungan praktisi dari luar negeri sejak tahun 1980-an.
Indonesia mencatat lebih dari 5.200 pengunjung dari 114 negara di Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, negara maju, dan perwakilan lembaga internasional.
“Di tengah salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita, Indonesia percaya bahwa implementasi program aksi konferensi internasional kependudukan dan pembangunan secara penuh dan efektif sangatlah penting. Indonesia telah berkomitmen mempercepat kemajuan kita dalam masalah ini,” lanjutnya.
Disebutkan juga, Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, Pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Presiden tentang Percepatan Program Penurunan Stunting, Indonesia melanjutkan komitmennya untuk menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
“Melalui peningkatan kesehatan reproduksi, penurunan 3 angka nol terkait kematian ibu, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, kekerasan terhadap perempuan. dan anak perempuan, pernikahan dini, dan praktik-praktik berbahaya lainnya,” ujar dia.
Sebagai informasi, delegasi Indonesia yang hadir dalam forum internasional ini adalah Deputi Adpin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Ukik Kusuma Kurniawan (Kepala Pusat Pelatihan, Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB BKKBN), Rizal Damanik, (Partner Country Coordinators Indonesia).
Selanjutnya Penny Dewi Herasati (Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri), Ima Primasanti (Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara), dan Richard Makalew (UNFPA Perwakilan Indonesia).
Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah Inter-Governmental Organization yang dibentuk untuk tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.
PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa diantara pemerintah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai focal point. Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/ Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023.
BKKBN dipilih oleh negara-negara anggota PPD sebagai Treasurer/Keuangan saat pertemuan the 25th PPD Annual Board Meeting tanggal 16 Oktober 2020.
Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara: Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota). (kjs)
