KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), menggelar reses masa sidang I tahun 2023-2024 di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sabtu (27/01/2024). Warga yang hadir, menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan.
Salah satu warga Kelurahan Sanua, Tomi, meminta pembangunan talud karena wilayah mereka merupakan daerah rawan longsor. Ia juga mengeluhkan banjir setiap musim penghujan akibat drainase yang tersumbat.
“Di depan jalan sana sering terjadi banjir akibat drainase tersebut. Sudah puluhan tahun tidak pernah dikeruk pak,” keluhnya.
Selain itu, sebagian besar warga meminta lampu agar diadakan penerangan jalan, bantuan modal untuk UMKM dan baju seragam majelis taklim.
Menjawab keluhan warga tersebut, AJP mengatakan, apa yang menjadi permintaan masyarakat akan diperjuangkan di APBD perubahan 2024.
“Apa yang menjadi permintaan masyarakat, insyaallah segera kita follow up. Apalagi mengejar dianggaran perubahan. Di masa akhir sisa jabatan ini kan kita masih punya kewenangan untuk menganggarkan mereka sehingga bisa terbantu,” ujar bakal calon Wali Kota Kendari 2024-2029 itu.
Lalu terkait drainase, AJP mengaku perlu melihat terlebih dahulu status jalan. Jika jalan tersebut masih masuk jalan provinsi, maka ia bisa melakukan intervensi untuk melakukan pengerukan drainase. Tetapi jika jalan tersebut masuk jalan nasional, maka ia akan menyampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN Sultra) terkait penanganannya.
“Kalau masih masuk jalan provinsi masih bisa kita intervensi. Tapi kalau masuk jalan nasional kita menyampaikan ke pihak balai bagaimana penanganannya. Tapi pihak balai juga tidak punya anggaran untuk pemeliharaan seperti itu,” beber AJP.
AJP mengatakan, terkait persoalan drainase bisa ditangani oleh Pemerintah Kota Kendari. Apalagi kata dia, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari punya program bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat.
“Sebenarnya kalau saya melihat ini Pj wali kota sering turun bersih-bersih padaa hari Selasa dan Jumat. Ini bisa maksimalkan, apalagi beberapa warga sepakat untuk turun membantu mengeruk (drainase) kalau mereka diundang,” kata AJP.
Kemudian bantuan modal untuk UMKM, AJP meminta warga untuk menerbitkan nomor induk berusaha (NIB) di OSS. Sebab salah satu syarat untuk diberikan bantuan hibah dari Dinas Koperasi harus memiliki NIB.
Sementara untuk baju seragam majelis taklim, AJP mengaku siap memberikan bantuan pribadi.
“Untuk seragam ibu-ibu majelis taklim, pengadaannya nanti pakai uang pribadi saya sendiri,” pungkas Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
