Kejari Bombana. Foto: Istimewa.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menyiapkan langkah hukum menyusul meninggalnya Abdul Latif Haba bin I Haba, terpidana perkara pemalsuan surat, sehari sebelum jadwal pelaksanaan eksekusi pidana penjara.
Meski putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Kejari Bombana tidak dapat melanjutkan eksekusi setelah menerima informasi bahwa terpidana meninggal dunia pada 3 November 2026.
Saat ini, kejaksaan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memperoleh dokumen administrasi resmi, termasuk akta kematian, sebagai dasar memastikan status hukum pelaksanaan putusan tersebut.
Kasi Pidum Kejari Bombana, Three Putri Ayu, membenarkan pihaknya telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 976 K/Pid/2026 tertanggal 2 September 2026.
Dalam putusan tersebut, MA menolak permohonan kasasi Abdul Latif Haba bin I Haba. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat tetap berlaku. Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Abdul Latif.
“Jaksa yang menangani perkara tersebut telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan itu menolak permohonan kasasi terpidana sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra,” jelas Three, Senin (16/11/2026).
Namun, sebelum putusan tersebut dilaksanakan, Kejari Bombana menerima informasi bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada 3 November 2026. Padahal, jaksa eksekutor telah menjadwalkan pelaksanaan eksekusi pada 4 November 2026.
Sebelumnya, Tim Jaksa Eksekutor Kejari Bombana telah melayangkan surat panggilan kepada Abdul Latif pada 27 Oktober 2026. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah.
Three mengatakan, pihaknya tetap akan memastikan kebenaran informasi kematian terpidana melalui dokumen resmi sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.
“Kami telah memperoleh informasi mengenai meninggalnya terpidana pada 3 November 2026. Meski demikian, kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dokumen administrasi kematiannya sebagai bukti resmi bahwa yang bersangkutan benar telah meninggal dunia,” katanya.
Secara hukum, meninggalnya terpidana menjadi salah satu alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 140 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dengan ketentuan tersebut, apabila kematian terpidana telah dipastikan secara resmi, pelaksanaan hukuman empat bulan penjara terhadap Abdul Latif tidak dapat dilanjutkan, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, barang bukti berupa surat yang dinyatakan palsu dalam perkara tersebut juga akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Surat palsu yang telah menjadi barang bukti akan dimusnahkan oleh negara melalui prosedur yang berlaku.
Perkara yang menjerat Abdul Latif berkaitan dengan penggunaan surat keterangan tanah yang diduga palsu. Surat tersebut mencantumkan lahan seluas 12 kilometer persegi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.
Dokumen itu digunakan sebagai dasar untuk menjual lahan kepada pihak lain. Perkara tersebut kemudian bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebelum akhirnya diputus pada 2 September 2026.
Three menegaskan, kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan setiap tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum, termasuk dalam menghadapi kondisi yang menyebabkan gugurnya kewenangan eksekusi.
“Setiap pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab. Kami tetap mengedepankan kepastian hukum serta menghormati hak-hak setiap orang,” bebernya. (cds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
This website uses cookies.