Opini

Menjaga  Daya Beli Masyarakat Untuk  Mendapatkan Pangan Pokok Yang Cukup dan Terjangkau

Dengarkan

Membaca berita detiksultranews.com terkait kegiatan Badan Ketahanan Pangan Sultra yang membuat kegiatan penting pada acara TPID guna mengendalikan inflasi daerah Sultra, terinspirasi dari kegiatan tersebut kemudian tertarik untuk menulis perihal yang sama namu barangkali hal ini suatu masukan pemikiran atau pendapat lain untuk melengkapi informasi diatas dalam manajemen pemerintahan daerah atau kebijakan publik.

Sejatinya pemerintah daerah yang memiliki seluruh fasilitas untuk memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa maka diperlukan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengupayakan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan mendapatkan pangan pokok yang terjangkau, gagasan ini atau ide pemikiran ini perlu dijawantahkan untu beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintahdaerah  antaralain:

    1. Pemerintah Sering Kali (Pemda) lalai untuk hadir supaya masyarakat dapat diberikan bantuan insentif kepada petani lokal, untuk meningkatkan produksi pangan pokok seperti, Beras, jagung, dan kedelai, terutama pada saat pemupukan, pupuk yang di subsidi pemerintah dalam penyalurannya sebaiknya tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasarannya. Dengan demikian kegiatan produksi petani dalam skala usahanya meningkatkan produksi lokal, sehingga pasokan pangan akan lebih stabil dan harga dapat terjaga.
      1. Mapping stok komoditi pangan pokok harus bisa di prediksi dalam bentuk prognosa stok pangan pokok masyarakat dalam 6 (enam) bulan kedepan atau minimal dalam 3 bulan minimum stock requirements (MSR). Sehingga pemerintah tetap terjaga dapat mengurangi ketergantungan pada aspek pangan yang cenderung impor pangan pokok, menjaga ketersediaan dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan pendekatan afirmatif dengan memberikan dukungan kepada petani dan meningkatkan infrastruktur pertanian ditingkat daerah.
      1. Dukungan pemerintah juga harus jelas dan tegas dalam menegasikan bentuk kebijakan publiknya di bidang ketahanan pangan untuk menjaga mengendalikan pangan pokok lokal yang selama ini telah di dominasi oleh beras dan Mie Instan berbahan baku impor, masyarakat juga perlu didorong untuk mengonsumsi pangan alternatif tradisional yang lebih terjangkau seperti umbi-umbian, sayuran, dan ikan. Diversifikasi pangan kultural historis dapat membantu menjaga ketersediaan dan ketahanan harga pangan yang terjangkau.
      1. Pemerintah perlu memastikan jaringan logistik distribusi pangan yang efisien dan adil, sehingga pemerataan pangan yang cukup terjangkau dan tersedia dimana tempat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur jaringan transportasi dan logistik pangan serta mengawasi praktik monopoli atau penimbunan pangan yang diatur oleh pemerintah secara tegas dan dalam penindakannya juga terukur dan tidak tebang pilih.
      1. Pemerintah dapat memberikan subsidi inkain terkait pangan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk natura subsidi berbahan pangan lokal sesuai yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Subsidi natura terkait panga dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung pangan dengan qualitas premium yang sesuai dengan Harapan Masyarakat Indinesia.
      1. Pendidikan dan pengetahuan Masyarakat perlu diberikan tambahan kurikulum sejak usia dini guna membangun pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memanfaatkan pangan dengan efisien. Dengan meningkatnya Pendidikan dan literasi terkait pangan, masyarakat dapat membuat pilihan pangan yang lebih cerdas dan terjangkau dalam jangka panjang.
      1. Pemantauan dan Mitigasi yang dilakukan Pemerintah terkait kemungkinan situasi musim paceklik atau terkait gangguan jaringan pasokan suplaychain pangan, maka perlu melakukan pengawasan terhadap harga pangan untuk mencegah peningkatan yang tidak wajar. Pengawasan harga dapat dilakukan melalui operasi pasar (OP) dengan melibatkan lembaga pengawas harga seperti Bulog, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Tentu poin diatas hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai departemen dan sektor yang terkait secara terpadu, dengan mengimplementasikan langkah-langkah diatas sebagai tambahan informasi, diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dengan mendapatkan pangan pokok yang cukup terjangkau secara merata di antarpulau dan dalam situasi dan waktu kapan saja.

Oleh:DRLAKAI

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button