KENDARI, DETIKSULTRA.COM- Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah, meminta pejabat pemerintah provinsi Sultra tak gagap dan defensif menerima kritik publik.
Kritik itu menurut Hidayatullah, baik untuk evaluasi kinerja apalagi berkaitan dengan reformasi birokrasi.
Sebab hal itu program prioritas pemerintahan Jokowi -JK ditahun 2018.
Kritik publik itu, kata Dayat wajar dan perlu perhatian khusus. Karena terlalu mahal rakyat kita mengadakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra ini. Sebanyak Rp250 milyar Pilgub Sultra 2018 untuk melahirkan terpilihnya AMAN.
Biaya mahal itu tidak boleh semena-mena dan seadanya menjawab kritik publik. Harus serius, implementasikan secepatnya dan visionernya.
Menurut mantan Komisioner KPU ini, masyarakat akan menunggu kinerja gubernur dan wakil gubernur, karena masih ada waktu untuk bekerja kepada pemerintahan AMAN. Dan dalam perjalanannya, ketika muncul kritik jangan dijawab refleks.
“Jadi jangan refleks (tiba-tiba) seperti bangun pagi kesiangan jadi bingung ketika dikritik. Akibat refleks itu jawaban tidak mengena. Akhirnya soal cucur pun ikut dibahas. Kelihatannya seperti linglung,” tulis Dayat sapaan akrab Hidayatullah dalam rilisnya.
Hidayatullah meminta, pemerintah menerima kritik membagun dari masyarakat. Apalagi soal pembangunan daerah.
Lanjut kata mantan ketua KPU Sultra itu, masyarakat melalui JaDI Sultra, ingin juga melihat Reformasi Birokrasi yang visioner dari pemerintahan AMAN.
“Saya apresiasi terhadap Bapak Wagub Lukman Abunawas, Humas Pemrov Kusnadi dan LD Rahmat Apiti dari AMAN Center yang menanggapi evaluasi penilaian kami dari kalangan civil society terhadap program 100 hari AMAN,” tambah Dayat.
Hidayatullah mencontohkan, seperti yang diterapkan 100 hari visioner Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah dilantik langsung mengumpulkan Bupati dan SKPD.
Perintahnya adalah sistem pelayanan perizinan di Jawa Barat semua harus online karena sudah masuk era digital. Kemudian pemerintahan bebas KKN dan pemberantasan korupsi programnya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Se Jawa Barat.
JaDI Sultra mengevaluasi 100 hari pemerintahan AMAN itu pada persoalan reformasi birokrasi saja.
Bukan soal bantuan, bagi-bagi uang, buat gedung, naikkan tunjangan guru/pendidikan, menaikkan 10 orang Umroh, bantuan beasiswa, dan lainnya.
Kalau hal itu sama dengan program bikin cucur, tinggal olah digoreng dan dibagikan. Siapapun Gubernurnya kalau ada uang bisa dibagikan kepada siapa saja dan buat proyek apa saja.
“Harap berubah lah, ini sudah zaman era digital generasi milenial. Sultra ini jangan tidur,” ungkap Dayat.
Sebelumnya Pemda Sultra melalui Wakil Gubernur, Kepala Biro Kominfo dan AMAN Center, sudah menjelaskan program 100 hari yang dijalankan pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas.
Reporter: Dahlan
Editor: Sumarlin
