KENDARI, DETIKSULTRA. COM – Tak terasa tahun berganti 2019, problem tentang reformasi birokrasi saja yang masih menuai sorotan dipemerintahan Alimazi-Lukman Abunawas.
Untuk itu, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra Hidayatullah, menyebutkan di pemerintahan Gubernur dan wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, bermunculan Abu Lahab milenial dengan kejenakaannya menilai enteng reformasi birokrasi sama dengan makanan.
“Sebenarnya Abu Lahab dan kelompoknya ini adalah tokoh muda yang cerdas. Tapi sayang kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi pemerintahan baru Ali mazi, karena tidak digunakan untuk memperbaiki birokrasi dan justru mereduksi reputasi kepemimpinan Gubernur Ali Mazi,” ungkapnya(2/1/2018).
Bahkan menurut dia, terlihat paling sederhana adalah perbedaan pendapat, ataupun penggunaan bahasa yang katanya dimaksudkan untuk membela pemerintahan malah terkesan seperti bahasa arogansi digang yang kelam.
Publik relations pemerintahan Sultra pun dibajak para milisi liar ini yang tidak mengerti prosedur pemerintahan yang baik.
Namun mantan ketua KPU Sultra ini mengatakan, sangat patut disyukuri para cendekia, intelektual, praktisi, akademisi, dan bahkan aktivis serta politisi pun kebanyakan bersepakat bahwa daerah ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, butuh pemerintahan yang disiplin, jujur dan berintegritas berorientasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi.
“Saya berharap di awal tahun 2019 ini adanya perbaikan yang dimulai dari pribadi masing-masing baik di pemerintahan birokrasi maupun kelompok purna tim sukses. Membayangkan kengerian karena sudah banyak uang negara yg “terbakar” dengan Jumlah Rp250 milyar untuk proses pelaksanaan pesta demokrasi Pilgub Sultra 2018,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, salah seorang professor muda terkemuka berpendapat bahwa, di program pemerintahan baru, ini masih banyak ruang kosong yang bisa untuk diinisiasi. Baseline data yg digunakan pemerintahan Ali Mazi dan Lukman , juga selama ini masih belum akurat yang implikasinya serius.
Inovasi pemerintahan sebagai wujud reformasi birokrasi belum terlembaga dengan baik. Sound government perlu dijabarkan.
Itu contoh dari penjabaran misi ke tiga pemerintahan Ali Mazi dan Lukman Abunawas periode 2018-2023.
Oleh karena itu, sebagai catatan selama tahun 2018 terjadinya ketimpangan kinerja birokrasi Sultra saat ini lebih disebabkan manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum sepenuhnya menerapkan best practices dari prinsip meritokrasi.
“Birokrasi pemerintah masih menerapkan sistem berbasis karier yang kurang mampu mendinamisasi perubahan dan dinamika publik yang tinggi. Oleh karena itu percepatan reformasi birokrasi harus lebih ditekankan pada reformasi administrasi. Untuk mengamputasi intervensi politik praktis,” tegasnya.
Lanjutnya, di tahun 2018 lalu birokrasi menghadapi tiga persoalan besar yang harus segera dituntaskan jika ingin mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Ketiga persoalan itu adalah maraknya tindak korupsi, inefisiensi birokrasi, serta buruknya infrastruktur.
Terkait birokrasi pemerintah, misalnya, hingga kini masih melekat beberapa stigma, antara lain pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien, mahal, serta kurang adil. Semua itu menjadi titik lemah daerah Sultra dalam upaya meningkatkan daya saing di kancah nasional.
Harapannya di tahun 2019 ini, pemerintahan ini segera melakukan percepatan reformasi birokrasi agar terbentuknya birokrasi yang bersih dan jauh dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, terbentuknya birokrasi yang efisien dan hemat, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi yang steril dari kepentingan politik maupun interst praktis para purna tim sukses.
Agar kepemimpinan Ali Mazi dan Lukman Abunawas tidak tergerus oleh penilaian publik yang kritis.
Sambungnya, dia pun menyerukan Gubernur Sultra untuk mencontoh pemerintahan DKI Jakarta yang membuat organ khusus resmi, seperti Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP ). TGUPP ini pemicu yang bekerja mempercepat capain kinerja terutama dalam hal pengambilan keputusan.
“Karena, jika berharap dengan birokrasi dalam kondisi saat ini belum maksimal. Adapun Keanggotaan TGUPP ini atau apapun sebutannya sebagai Organ Khusus Gubernur ditunjuk orang – orang yang kredibel dan bisa juga bagian penampung para purna tim sukses Aman yang diakui kepakarannya,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
