KONAWE, DETIKSULTRA.COM –
Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa, heboh dimedia sosial dengan aksi koboinya yang mengacungkan pistol saat menguji ketahanan fisik pasukan huru hara Satpol PP di halaman kantor bupati Konawe, pekan lalu.
Dalam video tersebut, KSK sapaan akrab Kery Saiful Konggoasa, sempat berkata “lawan China.” Hal tersebut kemudian menjadi berita hangat di beberapa media lokal hingga nasional.
Pemberitaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Kasat Pol PP, Sahlan Saranani yang ditemui di depan Kantor Bupati Konawe, Rabu (13/2/2019).
[artikel number=3 tag=”bupati,pistol,china” ]
Dijelaskannya bahwa ada kekeliruan mengenai informasi yang telah beredar.
Ia kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada awak media. Hal tersebut dianggapnya penting, mengingat kekeliruan yang ada sudah menjadi konsumsi masyarakat luas.
“Pada hari senin lalu itu, saat apel pagi, saya dihubungi oleh Sekda untuk mempersiapkan pasukan dalam rangka menghadapi moment Pilpres dan Pileg bulan April mendatang,” ungkapnya.
Lanjutnya, ketika upacara selesai, barisan tidak langsung dibubarkan. Pemeriksaan kemudian dilakukan. Wakil Bupati, Gusli Topan Sabara mengecek kehadiran ASN, sementara itu, Bupati mengecek pasukan huru hara, bukan hanya kehadiran, namun juga ketahanan fisiknya.
Sebagai pimpinan pasukan, Kasat Pol PP saat itu mengaku membawa senjata api yang sudah mendapat izin dari kepolisian. Senjata itu juga diakuinya sudah berusia cukup lama.
Bupati Konawe kemudian mencabut pistol tersebut, diacungkannya ke udara, lalu tembakan dilepaskan. Namun senjata api tersebut tidak berisi peluru. Bupati bahkan menyarankan kepada Kasat Pol PP untuk meminta pengadaan senjata api baru kepada pihak kepolisian, karena senjata yang dipegangnya itu dinilainya sudah tidak layak pakai.
Kasat Pol PP pun membantah informasi yang beredar di masyarakat bahwa acungan pistol tersebut sebagai bentuk perlawanan kepada WNA asal China, khususnya yang bekerja di PT.VDNI, Kecamatan Morosi.
“Saat ini bahkan belum ada semacam pertemuan khusus antara Bupati dan Pol PP untuk membahas tentang pengusiran TKA. Jadi apel waktu itu untuk Pemilu, bukan untuk usir TKA,” terangnya.
Meski demikian, dirinya tetap mengakui bahwa TKA asal China yang bekerja di PT.VDNI jumlahnya cukup banyak.
“Jumlah pastinya saya tidak tahu. Namun infonya memang banyak. Sampai sekarang pun saya masih menunggu arahan. Kalau memang perlu adanya penindakan, pasti akan kami lakukan,” pungkasnya.
Reporter: Iwal Taniapa
Editor : Dahlan
