KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pakar Ekonomi Universitas Halu Oleo (UHO) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Sudirman Zaid mengatakan, pelaku IKM di Sultra saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun global.
Hal ini tentunya menjadi tantangan terbesar bagi para pelaku usaha di Sultra, padahal sumber daya alam (SDA) yang tersedia memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Namun, produksi dalam pengiriman ke pasar tujuan saat ini belum mampu dimaksimalkan. Untuk itu perlunya sinergi serta dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong hal tersebut.
“Pasar untuk produk-produk IKM ini sangat banyak dan terbuka lebar, tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak mampu memenuhi kebutuhan ataupun permintaan pasar,” katanya dalam sela-sela kegiatan di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (13/5/2023).
Lebih lanjut, misalnya produk dari gula aren, permintaan pasar akan kebutuhan produk tersebut itu besar namun tidak bisa memenuhi target pasar.
Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan industrinya yang kurang maksimal dalam mengelola pasar tujuan. Karena kurangnya produksi dalam jumlah banyak.
Olehnya itu, jika IKM Sultra bisa berbasis nasional dan internasional maka harus fokus atau memperhatikan konsistensi dan kontinuitas dalam pasar. Artinya harus terus melakukan produksi.
“Karena ketika pasar minta kita langsung kasih, tapi yang menjadi masalah ini jangankan internasional di tingkat regional saja tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena hari ini ada besoknya tidak ada produknya,” ucapnya.
Untuk itu, dari sudut pandang ekonomi dalam mendorong produksi pelaku usaha di wilayah Sultra ini manajemen pengelolaan industri ini yang perlu dibenahi.
Sudirman mengingatkan kepada IKM untuk menyingkirkan mindset tentang modal menjadi faktor utama dalam pengembangan usaha. Nyatanya diberikan bantuan dari pemerintah malah dialihkan ke hal yang konsumtif.
“Bantuan seperti ini biasanya tidak mendidik, karena masih banyak cara yang dapat dilakukan,” imbuhnya.
Tugas pemerintah adalah bagaimana pelaku IKM ini bisa difasilitasi dalam lembaga permodalan, nantinya pelaku usaha sendiri yang akan mengaksesnya sebagai bentuk kemandirian.
Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada pelaku IKM dalam modal yang diaksesnya, karena jika pemerintah yang membantu maka mereka akan terus berharap.
Olehnya itu, Dosen Fekon UHO melihat dari permasalahan yang ada, maka harapannya pemda memperbaiki tata pengelolaan manajemen industri dan juga diperbaiki leading sector.
“Boleh juga pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan akan tetapi harus tepat sasaran, artinya memang cocok bantuan itu diserahkan ke IKM sebagai penunjang produksinya,” tandasnya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
