KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widido (Jokowi) melayangkan protes terhadap Uni Eropa – ASEAN (EU-ABC), atas diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia saat menerima delegasi Konsil Bisnis EU-ABC di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/11/2019) lalu.
Sikap tegas yang diambil Jokowi, kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming.
“Pada prinsipnya, HIPMI mendukung protes Kepala Negara ini. Diskriminasi soal Sawit memang tidak enak. Industri dan petani kita dirugikan. Harga anjlok,” ujar dia, Sabtu (30/11/2019).
Dikatakannya, orang nomor satu di Indonesia ini telah mengingatkan delegasi Uni Eropa, bahwa bermitra dengan ASEAN merupakan kemitraan yang bermanfaat. Apalagi Uni Eropa bukanlah hal yang asing bagi negara-negara ASEAN didunia bisnis. Sementara Indonesia sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Uni Eropa.
“Meskipun Presiden kita mengakui bahwa di sisi ekonomi yang kita mengalami batu sandungan, Kelapa Sawit Indonesia terus menerima diskriminasi dalam hal kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa,” katannya.
BACA JUGA :
Untuk itu sejalan dengan Presiden, BPP HIPMI mengingatkan Uni Eropa agar melaksanakan cara-cara berdagang yang adil atau fair trade.
“Kita tidak ingin ada udang dibalik batu, dalam setiap kebijakan negara-negara uni eropa soal Sawit. Perdagangan semestinya ditentukan oleh daya saing produk dan jasa. Bukan akal-akalan politik dagang internasional,” pintahnya.
Selanjutnya, Maming mengatakan seharusnya dalam perdagangan yang adil semestinya mengandung azas timbal-balik. Maksud dia yakni jika produk – produk buatan Eropa bebas masuk di Indonesia, harusnya produk Indonesia juga bebas masuk di Eropa.
“Kita kan selama ini tidak melakukan nge-baned masuknya produk-produk Eropa. Bebas saja dia masuk. Kita juga tidak bikin susah. Susah diterima akal sehat bila kemudian Sawit kita dipersulit sedemikian rupa. Kita sudah ikut sertifikasi yang dia buat. Begitu kita penuhi syaratnya, dia buat sertifikasi atau standar-standar baru lagi,” jelasnya.
Selain itu, dia juga mendukung program pemerintah yang memperkuat pasar domestik. Agar pasar alternatif siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi biodiesel.
“Kita dukung penyerapan CPO dari B-20, B-30, hingga B-100. Sekaligus mengurangi ketergantungan kita akan bahan bakar minyak (BBM) impor yang masih sangat tinggi,” tandasnya.
Untuk diketahu, berdasarkan data daru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa adanya penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke beberapa negara di Eropa.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
