Categories: Muna

Plt Kades Dianggap tak Punya Beban Moral Terhadap Masyarakat

Share
Dengarkan

MUNA, DETIKSULTRA.COM- Hampir seluruh jabatan kepala desa di Kabupaten Muna saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal tersebut dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Kades, namun belum dilakukan pemilihan. Dari 124 desa, ada sekitar 114 desa yang dipimpin Plt. Rata-rata Plt Kades berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan ada beberapa kepala bidang dan camat merangkap jadi Plt.

Ketua Komisi I DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo pun angkat bicara terkait banyaknya desa yang dipimpin Plt. Katanya, penempatan Plt sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan. Hanya saja, sangat disayangkan ketika berlarut-larut. Menurutnya, keberadaan Plt di desa tidak memberikan efek positif. Justru Plt tidak memiliki beban moral terhadap masyarakat. Karena, mereka berlatar belakang ASN.

“Plt itu bukan dipilih masyarakat, sehingga tidak punya beban moral terhadap masyarakat,” sebutnya.

Sekretaris Partai Demokrat Muna itu membeberkan, pada APBD 2019 telah disepakati anggaran sebesar Rp 210 juta untuk pelaksanaan Pilkades di 35 desa. Hanya saja, ia tidak tahu kenapa hingga saat ini Pilkades belum dilaksanakan.

“Kita minta agar segera dilakukan Pilkades,” tegasnya.

Bupati Muna, LM Rusman tidak ingin pula membiarkan desa kelamaan dipimpin oleh Plt. Makanya, saat ini, Pemkab tengah merumuskan pelaksanaan Pilkades.

“Masih sementara dirumuskan,” kata Rusman Emba.

Ia sendiri menginginkan pelaksanaan Pilkades serentak secepatnya dilaksanakan. Hanya saja untuk tahun ini dan tahun depan (2020) masih akan terkosentrasi dengan Pilkada yang tahapannya dimulai sejak September ini.

“Nanti kita lihat, kalau tahun ini memungkinkan, kita akan laksanakan Pilkades,” ungkapnya.

Soal pengangkatan Plt Kades yang kebanyakan dari ASN, mantan senator DPD-RI itu menegaskan, tidak ada kaitannya dengan suksesi Pilkada 2020 nanti. Plt Kades yang diangkat merupakan representasi dari warga setiap desa.

“Kehadiran Plt Kades untuk mempersatukan warga. Plt yang ditunjuk adalah yang memahami kondisi wilayah dan lahir dari aspirasi warga,” pungkasnya.

Reporter: Naryo
Editor: Rani

Komentar