MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Kelompok nelayan Wilayah Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Kecamatan Maginti Raya, saat ini masih mengarapkan perhatian pemerintah. Utamanya dalam hal peningkatan kapasitas dan berbagai bantuan fasilitas dalam menunjang aktivitas menjadi nelayan. Khususnya mereka yang berada dalam kelompok nelayan wilayah PAAP dan Kawasan Larang Ambil (KLA).
Ketua Kelompok Nelayan PAAP wilayah Maginti Raya, Abdul Hafid, menceritakan pengalamannya selama menjadi Ketua Kelompok Nelayan PAAP di Maginti Raya yang terdiri atas enam desa. Ia mengaku bahwa yang memotivasi dirinya bersama para nelayan untuk bergabung dalam pengurus wilayah PAAP, karena selama ini mereka merasa kondisi susah melaut. Susah mendapatkan ikan dan lokasi menangkap ikan semakin jauh.
Ia merasa bersyukur dengan adanya program Rare tentang PAAP dan KLA. Karena telah menertibkan aturan tentang kawasan yang dilarang untuk melakukan penangkapan ilegal apalagi tidak ramah lingkungan.
“Alhamdulillah dengan adanya program ini kegiatan penangkapan ikan di wilayah PAAP dengan cara ilegal sudah berkurang. Karena sebagian besar warga di sini sudah mulai memahami tentang aturan yang ditetapkan,” sebutnya.
Hanya saja, ia bersama kelompoknya menyesalkan masyarakat nelayan yang berasal dari luar pulau. Mereka melakukan penangkapan dengan cara yang tidak wajar terutama di wilayah KLA. Meskipun pihaknya sudah melakukan peneguran dan peringatan namun terkadang tidak diindahkan. Belum lagi adanya kapal tongkang bermuatan ore yang selalu melewati wilayah PAAP dan KLA, menyebabkan kerugian materil terhadap para nelayan di sekitar Maginti Raya.
“Terkadang kalau sudah kapal tongkang lewat, pukat sebagai alat tangkap kami di rusaki,” keluhnya.
Ia mengaku, kapal tongkang tersebut berasal dari wilayah Kabaena menuju Morowali. Pihaknya pun sudah melakukan peringatan agar tidak melewati wilayah PAAP dengan dasar memperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
“Kami sempat tegur mereka, alhamdulillah saat ini mereka sudah jarang lewat,” lanjutnya.
Untuk menunjang aktivitas kegiatan di lapangan, Abdul Hafid berharap kepada pemerintah agar melengkapi fasilitas transportasi laut dan biaya operasional terhadap kelompok nelayan. Ia tidak menginginkan pemerintah setempat hanya sekedar memberi alat bantuan tangkap. Namun dalam hal peningkatan sumber daya manusianya diabaikan.
“Kan percuma kalau hanya sekedar diberi bantuan tapi tidak ada praktek, apalagi saat ini kami sebagai kelompok nelayan wilayah PAAP sangat membutuhkan kapal atau katinting untuk transportasi,” harapnya.
Senada dengannya, Ketua Kelompok Nelayan Desa Maginti, Hendrik, juga membenarkan adanya berbagai keluhan nelayan. Namun hal yang lebih penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya adalah pemberian batasan wilayah PAAP dan KLA berupa tanda/kode pembatas. Tujuannya, agar para nelayan lokal maupun dari luar daerah dapat mengetahui batasan wilayah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan.
“Saya kira ini penting juga, batasan wilayah PAAP nanti diberi tanda atau lampu-lampu yang menandakan bahwa itu wilayah PAAP. Tidak sembarang nelayan masuk, kalaupun itu terjadi kami akan langsung melakukan peneguran tetapi harus mempunyai alat transportasi kapal laut. Kan percuma kami diberi teropong dan pembangunan pos jaga tapi tidak ada kapal,” ujarnya.
Kelompok nelayan PAAP Maginti Raya Mendukung Adanya program Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari Rare
Kelompok nelayan PAAP Maginti Raya sangat antusias dan mendukung penuh adanya KSP yang merupakan program dari RARE. Pasalnya dengan adanya KSP itu para ibu-ibu dilatih agar bisa mandiri dalam memanajemen keuangannya lebih terarah.
Menurut Fasilitator KSP Lokal Desa Gala, Hasmiati, dari enam desa yang tergabung dalam kelompok nelayan PAAP Maginti Raya, baru satu yang aktif menjalankan program KSP tersebut, yakni Desa Gala sendiri.
Ia menamainya sebagai KSP PAAP Rajungan Gala atau disingkat dengan Raja. Saat ini jumlah anggota yang bergabung dalam kelompok KSP yang ada di desanya sebanyak 27 orang.
“Untuk ibu-ibu nelayan yang bergabung di KSP barusan Desa Gala. Rencana kami mau bentuk satu kelompok lagi,” ungkapnya.
Hasmiati menjelaskan, kelompok KSP dibentuk agar dapat melatih para ibu rumah tanggal agar hemat dalam mengelola penghasilan suaminya dari hasil melaut. Dengan adanya KSP juga, jika para nelayan membutuhkan modal, maka tidak perlu meminjam di tempat lain.
“Jadi kami di KSP ini sistemnya beli saham. Per sahamnya tergantung kesepakatan anggota kelompok, kami waktu itu sepakat untuk per sahamnya 20 ribu tiap kali menabung. Kalau ambil 5 saham berarti nabungnya 100 ribu setiap kali pertemuan. Dalam sebulan kami dua kali pertemuan,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Hasmiati membeberkan tentang adanya kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di KSP tersebut, yaitu membersihkan sampah-sampah yang ada di bibir pantai setiap bulannya.
“Setiap tanggal 24, program rutin kami setiap bulan bersihkan pantai karena ini bagian dari peduli kebersihan laut”
Ia berharap semoga kedepannya pengurus KSP memiliki koordinator dalam satu kecamatan untuk mengontrol seluruh ketua KSP di tingkat desa. Ia juga mengajak istri-istri nelayan di desa atau kecamatan lainnya yang belum mengikuti program KSP ini agar segera aktif dan membentuk kelompok. Karena memiliki banyak manfaat terutama dalam mengelola penghasilan masing-masing.
“Semoga desa lain termotivasi untuk bergabung di KSP ini, mungkin hanya tingkat kesadaran masih rendah, jadi masih butuh edukasi,” tutupnya.
Reporter: Darlan
Editor: Wulan
