MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Pj Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri menekankan agar seluruh kepala desa tidak terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diungkapkannya saat menggelar rapat koordinasi bersama para kades di aula kantor Bupati Mubar, Jumat (24/3/2023).
“Saya meminta agar kepala desa tidak berpolitik praktis. Banyak isu yang saya terima bahwa ada sebagian kepala desa yang mengikuti kegiatan politik, makanya hari ini saya mengingatkan hal ini,” ujarnya.
Bahri menegaskan jika ditemukan kepala desa dan perangkat desa mengikuti kegiatan politik maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak main-main, ia akan meminta inspektorat untuk memeriksa. Jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan diproses dan tak segan-segan menonaktifkan kades tersebut.
“Jika kades terbukti bermain politik praktis, maka kita akan proses,” tegasnya.
Jebolan STPDN 07 ini meminta agar kades bersama-sama dalam memberi kontribusi untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan situasi yang kondusif di masing-masing wilayah.
Selain itu, Bahri meminta untuk membantu petugas pemungutan suara dalam menyosialisasikan kepada masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih agar segera mendaftarkan diri dan keluarganya dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada mendatang.
“Apalagi saat ini dalam masa verifikasi data pemilih” jelasnya.
Selain itu, Bahri juga memperingatkan terkait jarangnya kades berada di desa dan jarang masuk kantor karena mengikuti kegiatan politik.
“Jadi saya akan menetapkan peraturan kepala daerah terkait disiplin seorang kepala desa. Kita akan atur jadwalnya, karena di hari-hari kerja tertentu tidak ada di tempat dengan alasan berangkat ke Kendari tanpa izin dari atasan baik camat apalagi bupati. Saya harap seluruh kepala desa agar pro aktif dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pelayan masyarakat yang ada di desa tanpa terlibat dalam politik praktis,” tukasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
